Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak signifikan dalam memperkuat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Digitalisasi ini dinilai mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses seleksi murid baru.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kemendikdasmen wilayah DIY, Mohammad Adi Hartono, menyatakan bahwa peran pihaknya di lapangan bukan sekadar melakukan pengawasan. Lebih dari itu, BPMP hadir untuk memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar seluruh proses SPMB berjalan sesuai regulasi serta memastikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tetap terjaga.
Implementasi sistem daring ini telah berhasil diterapkan secara efektif di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Di Kulon Progo, khususnya pada tingkat SMP, proses pendaftaran kini berlangsung jauh lebih tertib tanpa adanya antrean panjang. Sebagai contoh, di SMP Negeri 5 Wates, suasana sekolah terlihat lebih kondusif karena mayoritas orang tua telah menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri dari rumah masing-masing.
Kemudahan ini mencakup seluruh tahapan krusial, mulai dari verifikasi dokumen hingga pemilihan sekolah tujuan. Panitia SPMB di SMP Negeri 5 Wates menjelaskan bahwa kunci keberhasilan transisi digital ini terletak pada pendampingan yang intensif. Sejak sebelum masa pendaftaran, operator sekolah dasar telah proaktif membantu orang tua murid dalam pembuatan akun, verifikasi data, dan pemahaman mekanisme sistem daring.
Praktik serupa juga diterapkan di Kabupaten Gunungkidul, di mana seluruh alur SPMB telah terintegrasi secara digital. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, FX Broto Murdopo, mencatat adanya penurunan signifikan pada kepadatan layanan tatap muka di posko-posko pendaftaran. Hal ini memungkinkan petugas untuk lebih fokus pada proses validasi dokumen dan memastikan integritas setiap tahapan seleksi.
Meskipun proses pendaftaran telah beralih ke ranah digital, pihak sekolah dan dinas pendidikan tetap menyediakan layanan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan khusus. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak menghambat akses bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan SPMB di DIY.