Presiden Donald Trump mengesalkan dunia dengan pernyataan radikal di hadapan akademi kepolisian New York, Jumat (14/8) malam waktu setempat. Dia berjanji akan segera mengeluarkan deklarasi yang menjadikan Selat Hormuz — jalur maritim paling strategis untuk pasokan energi global — sebagai bagian dari wilayah hukum Amerika Serikat. Pernyataan itu dilontarkan sambil tertawa, menandakan keyakinan penuh bahwa Iran telah dikalahkan secara telak dalam perang yang dimulai 28 Februari lalu.
Klaim Trump bukan sekadar retorika kampanye. Ia menegaskan Angkatan Laut AS sudah memiliki "kendali penuh" atas selat lebar 39 kilometer itu, meskipun realita di lapangan menunjukkan kebuntuan. Iran justru menguasai "de facto" sebagian besar perairan tersebut dan menolak akses bagi kapal sipil yang tidak memperoleh izin Teheran. Blokade timbal balik telah melumpuhkan aliran komoditas vital, termasuk minyak mentah yang 20 persen pasokan dunia melewati titik sempit ini.
Latar belakang eskalasi ini bermula dari operasi militer gabungan AS dan Israel yang bertujuan menghancurkan program nuklir Iran. Teheran membalas dengan strategi asymmetris: menutup selat, menyerang tanker, dan memaksa kapal-kapal besar mengubah rute ke lewat Kepala Hope — menambah 14 hingga 20 hari perjalanan serta biaya angkutan hingga 40 persen. Hingga pekan ini, dua kapal kembali diserang di perairan Hormuz, memaksa banyak pelaut menolak lewat jalur itu.
Iran menempatkan dua syarat mutlak untuk membuka kembali selat: pencabutan total sanksi ekonomi dan pelepasan aset yang dibekukan di bank-barat. Trump awal pekan ini mengisyaratkan bergeser ke tekanan ekonomi, namun pernyataan terbarunya menunjukkan kembali opsi militer tetap di meja. Pejabat senior Iran mengonfirmasi tidak ada kemajuan dalam pembicaraan gencatan senjata sejak kesepakatan Juni gagal diperpanjang.
Bagi Indonesia, dampaknya terasa nyata meskipun jauh dari Timur Tengah. Sebagai negara impor neto minyak dan gas, kenaikan harga energi global akibat gangguan pasokan langsung membebani anggaran subsidi BBM dan inflasi domestik. Data Bank Indonesia menunjukkan setiap kenaikan 10 dolar per barel minyak mentah berpotensi menambah defisit transaksi berjalan 0,3 persen PDB. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera sudah melaporkan penundaan kedatangan tanker hingga dua minggu.
Di sisi lain, kenaikan biaya logistik global mendorong harga pupuk dan bahan baku petrokimia melonjak. Petani di daerah produsen sawit dan padi mulai merasakan tekanan margin. Pemerintah telah mengaktifkan skema pembelian darurat ke produsen non-OPEC, namun kapasitas cadangan terbatas. Analis energi di Jakarta menilai ketidakpastian Hormuz akan berlanjut minimal hingga kuartal pertama 2027.
Secara geopolitik, ancaman Trump mengklaim selat sebagai wilayah AS melanggar Konvensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) yang mengatur selat internasional sebagai jalur transit bebas. Ahli hukum laut internasional menilai langkah itu tidak akan mendapat pengakuan komunitas dunia, termasuk sekutu AS sendiri seperti Uni Eropa dan Jepang. justru berpotensi memicu respons keras dari China dan Rusia yang memiliki kepentingan energi besar di wilayah itu.
Sementara itu, Israel — mitra utama AS dalam operasi anti-Iran — belum mengeluarkan komentar resmi soal rencana anexasi Trump. Pejabat Tel Aviv diam-diam khawatir ekspansi klaim wilayah AS justru mempersulit diplomasi multilateral yang mereka butuhkan untuk mengisolasi Iran secara politik. Beberapa pejabat Mossad yang pensiun menilai strategi Trump terlalu transaksional dan mengabaikan keamanan jangka panjang.
Di dalam negeri AS, Kongres terbagi. Partai Republik di Senat mendukung tekanan maksimal ke Iran, tapi Demokrat di Dewan Perwakilan memperingatkan anexasi selat akan menciptakan preseden berbahaya: negara lain bisa klaim selat strategis seperti Malaka atau Singapura. Pentagon sendiri ragu akan kelayakan hukum dan operasional menegakkan klaim itu tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB.
Masa depan konflik ini bergantung pada tiga variabel: apakah Iran mampu bertahan di bawah sanksi total, apakah koalisi anti-Iran tetap utuh, dan apakah Trump akan menerjemahkan ancamannya jadi eksekusi hukum. Jika deklarasi benar-benar dikeluarkan, dunia akan memasuki era baru di mana jalur maritim vital bisa dijadikan alat tekanan unilateral — ancaman langsung bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang bergantung pada kebebaran pelayaran.