Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan paling besar dalam sejarah konfrontasi AS-Iran setelah gelombang serangan balasan Teheran menghantam sejumlah negara sekutu Washington di Teluk Persia. Dalam wawancara dengan media AS Axios pada Kamis (23/7/2026), Trump menyatakan tengah mempertimbangkan serangan masif yang "lebih besar dari sebelumnya" dan mengklaim dirinya "hampir membuat keputusan".
Ancaman tersebut menandai eskalasi paling tajam dalam konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Militer AS dilaporkan terus menggempur Iran selama 12 malam berturut-turut, dengan sasaran mencakup jembatan dan terowongan strategis. Iran merespons dengan gelombang serangan roket dan drone ke wilayah-wilayah di sekitar Teluk.
Kementerian Luar Negeri Iran, melalui Menteri Abbas Araghchi, sebelumnya memperingatkan bahwa Teheran akan membalas "mata ganti mata" terhadap setiap serangan lanjutan, termasuk yang menyasar infrastruktur Iran. Peringatan itu ternyata bukan sekadar retorika. Pada Kamis, Garda Revolusioner Iran (IRGC) melancarkan serangan ke Yordania, Bahrain, dan Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu mengenai aset militer AS di Yordania dan Kuwait, termasuk menara telekomunikasi di Kuwait sebagai balasan atas penghancuran menara serupa di Iran oleh pasukan AS.
Dalam pernyataan terbuka yang ditujukan langsung kepada rakyat Kuwait, IRGC menegaskan bahwa AS-lah yang telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan negara tersebut, bukan Iran. Beberapa jam kemudian, Kuwait melaporkan bahwa perbatasan Abdali yang berbatasan dengan Irak juga diserang oleh drone permusuhan.
Ketegangan kian memanas di jalur laut strategis. Pemberontak Houthi dari Yaman melebarkan front konfrontasi dengan menembaki dua tanker Arab Saudi di Laut Merah. Langkah tersebut memicu kecaman internasional dan mendorong harga minyak mentah Brent melonjak di atas 100 dolar per barel untuk pertama kalinya sejak Mei. Blokade yang dideklarasikan Houthi terhadap pelabuhan Arab Saudi mengancam jalur pelayaran global Bab al-Mandeb, yang menjadi jalur kritis bagi lalu lintas minyak dan gas dunia.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan situasi saat ini berada di ambang ketidak terkendalian. "Satu krisis memberi makan krisis berikutnya. Satu eskalasi memicu yang berikutnya," ujarnya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Pernyataan itu mencerminkan kekhawatiran komunitas internasional bahwa konflik yang tadinya terfokus pada AS dan Iran kini telah menjalar menjadi ancaman terhadap stabilitas energi dan keamanan global.
Sejak AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran akhir Februari lalu, Selat Hormuz — urat nadi perdagangan minyak dunia — praktis lumpuh. Kini, dengan Selat Bab al-Mandeb juga terancam, dua jalur laut paling vital di dunia berada dalam kondisi berisiko tinggi. Janiv Shah, Wakil Presiden konsultan energi Rystad Energy, memperingatkan bahwa kapasitas produksi cadangan global sebagian besar sudah terpakai, sementara stok minyak strategis dan komersial berada di bawah level saat perang dimulai. "Pasar memiliki semakin sedikit bantalan untuk menghadapi gangguan pasokan yang berkepanjangan," katanya.
Dampak langsung sudah dirasakan oleh konsumen global. Biaya asuransi pengiriman laut melonjak tajam karena risiko di Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb. Kenaikan harga minyak berpotensi mengerek biaya bahan bakar, transportasi, dan bahan pokok di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan kebutuhan bahan bakar minyak yang tinggi dan ketergantungan pada impor minyak mentah, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap guncangan harga energi dari konflik ini.
Harga BBM non-subsidi di Indonesia berpotensi naik mengikuti tren harga minyak global. Biaya logistik dan distribusi barang pun akan meningkat, yang pada akhirnya memberikan tekanan inflasi terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu memantau perkembangan ini secara cermat dan menyiapkan skenario mitigasi, baik melalui diversifikasi sumber energi maupun penyesuaian anggaran energi nasional.
Konflik ini juga menguji diplomasi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jakarta memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan Teluk, mengingat jutaan tenaga kerja Indonesia berada di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain. Setiap eskalasi militer langsung mengancam keselamatan warga negara Indonesia di kawasan tersebut.
Ke depan, konflik ini berpotensi berlanjut dalam jangka waktu yang tidak menentu. Trump tidak memberikan indikasi akan memangkas eskalasi, sementara Iran bersikeras terus membalas selama infrastruktur mereka menjadi sasaran. Tanpa adanya jalan diplomatik yang konkret dan kesediaan kedua belah pihak untuk menahan diri, dunia hanya bisa menunggu serangan besar berikutnya yang dijanjikan Washington, sementara harga minyak dan ketidakpastian ekonomi global terus meningkat.