Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan kerjasama nuklir dengan Arab Saudi pada Jumat (24/7) waktu setempat, tepat kurang dari 24 jam setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan rekanannya dari Riyadh. Keputusan mendadak itu lahir dari kemarahan Trump atas pengumuman kesepakatan yang tidak diketahuinya sebelumnya, diperparah oleh gelombang kritik dari media konservatif dan pakar kebijakan nuklir.
Penandatanganan yang digelar di Gedung Putih pada Kamis (23/7) menampilkan dua set bendera AS dan Saudi di atas panggung, dengan wajah menteri energi Saudi tampil di layar besar. Arab Saudi dinilai berhasil mengamankan sebagian besar keinginan mereka dalam draf perjanjian, termasuk akses terhadap teknologi pengayaan uranium — hal yang selama ini menjadi batu sandungan dalam negosiasi serupa.
Kesepakatan ini sebenarnya telah tertunda berbulan-bulan. Wright, yang dikenal memiliki gaya kerja gegabah, mendorong penetapan tanda tangan meskipun staf Gedung Putih menurut sumber CNN memintanya menunda pengumuman. Menteri itu bahkan memberikan wawancara di Fox Business untuk mempromosikan deal tersebut, langkah yang kemudian memicu amarah Trump yang merasa disampingkan.
Frustrasi presiden semakin membesar setelah saluran favoritnya, Fox News, dan halaman editorial Wall Street Journal mengeluarkan kritik tajam. Kedua media tersebut menyinggung ketidakkonsistenan: administrasi Joe Biden dulu menyaratkan normalisasi diplomatik dengan Israel sebagai prasyarat kerjasama nuklir, namun deal Trump justru melewati langkah itu. Kritik itu dipicu pula oleh kekhawatiran proliferasi nuklir di Timur Tengah.
Merasa terpojok, Trump lalu mengunggah pernyataan di media sosialnya yang mengubah seluruh parameter kesepakatan. Ia menegaskan perjanjian itu tunduk pada syarat baru: Arab Saudi harus bergabung dengan Perjanjian Abraham, inisiatif normalisasi hubungan Arab-Israel dari masa jabatannya pertama. Trump juga menyangkal bahwa deal tersebut mengizinkan pengayaan uranium, kontradiktif dengan isi draf yang baru saja ditandatangani Wright.
Syarut baru itu mengejutkan tim negociator nuklir sendiri. Dua sumber internal mengakui ketidaktersediaan syarat Abraham Accords tidak pernah dibahas dalam proses negosiasi berbulan-bulan. Ketika kebingungan melanda, pejabat Gedung Putih menyalahkan rekan mereka di Kementerian Energi, mengklaim telah meminta penundaan rilis yang diabaikan Wright.
Kecelakaan diplomatik ini memperlihatkan fraksi internal di administrasi Trump. Wright, mantan CEO perusahaan energi Liberty Energy, memang dikenal dekat dengan industri fosil dan skeptis terhadap regulasi iklim. Pilihannya untuk memaksa penandatanganan tanpa sinkronisasi penuh dengan Oval Office mencerminkan dinamika kekuasaan di mana kabinet energi bergerak semi-otonom.
Bagi Arab Saudi, keterbalikan ini menciptakan ketidakpastian strategis. Riyadh telah berinvestasi besar dalam program nuklir sipil sebagai bagian dari Visi 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi. Akses ke teknologi pengayaan uranium domestik dianggap vital untuk kemandirian energi, namun kini tergantung pada dinamika politik domestic AS dan tekanan normalisasi dengan Israel yang sensitif di dunia Arab.
Dampak geopolitiknya meluas. Israel yang selama ini mendukung normalisasi dengan Saudi kini menghadapi dilema: mendorong deal nuklir berarti menerima program pengayaan uranium di tetangga, sementara menolak berarti mengorbankan momentum diplomatik. Iran pun akan memantau perkembangan ini dekat-dekat, mengingat program nuklir Tehran tetap menjadi flashpoint keamanan regional.
Di sisi hukum internasional, pembatalan sepihak ini menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas komitmen AS. Meskipun perjanjian belum diratifikasi Senat, tanda tangan tingkat menteri energi bobotnya signifikan. Mitra AS di wilayah lain — Korea Selatan, Uni Emirat Arab, hingga Indonesia yang mengeksplorasi nuklir — akan menilai ulang keandalan Washington sebagai mitra teknologi jangka panjang.
"Ini bukan soal teknis nuklir semata, tapi soal apakah kata AS masih bernilai saat administrasi berubah atau pejabat kabinet bertindak sendirian," ujar seorang diplomat senior ASEAN yang meminta anonimitas. Ia menambahkan, negara-negara Asia Tenggara yang merencanakan pembangkit nuklir pertama kali butuh kepastian regulator, bukan drama politik.
Langkah selanjutnya masih kabur. Tim Wright kemungkinan akan mencoba menyelamatkan kerangka kerja teknis sambil menunggu sinyal politik dari Trump. Namun dengan syarat Abraham Accords yang menuntut keputusan sukar bagi Riyadh — normalisasi dengan Israel tanpa jalan keluar bagi Palestina — prospek deal ini masuk terowongan gelap. Pasar uranium global pun bereaksi: harga spot U3O8 naik 3% pada perdagangan Jumat atas spekulasi penundaan proyek-proyek baru.
Bagi Indonesia yang menargetkan pembangkit nuklir pertama beroperasi awal 2030-an, kasus ini jadi pengingat keras. Kerjasama nuklir bukan sekadar transfer teknologi, tapi ikatan politik jangka panjang. Jakarta harus memastikan mitra — apapun negara asalnya — memiliki kohesi internal yang kuat agar komitmen tidak tergoyang oleh dinamika politik domestic mitra tersebut.