Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kerahasiaan dokumen intelijen pada Kamis (16/7) yang menurutnya membuktikan campur tangan China dalam pemilu 2020. Klaim tersebut langsung bertentangan dengan penilaian resmi komunitas intelijen AS yang menyatakan tidak ada bukti Beijing mengubah hasil pemungutan suara saat Trump kalah dari Joe Biden.
Pidato berdurasi 25 menit itu menjadi manuver politik Trump menjelang pemilu paruh waktu November, di mana Partai Republik berupaya mempertahankan kendali Kongres. Ia menuntut legislasi baru soal identitas pemilih dan syarat kewarganegaraan, meski studi panjang menunjukkan penipuan pemilih di AS tergolong langka.
Trump mengklaim China secara ilegal menguasai 220 juta berkas pemilih AS, mulai dari nama, alamat, hingga data pendaftaran. Ia menuduh aparat intelijen sengaja menekan informasi soal aktivitas Beijing. Tuduhan ini mementahkan laporan komunitas intelijen yang dideklasifikasi pada 2021 di bawah pimpinan John Ratcliffe, mantan Direktur Intelijen Nasional yang kini memimpin CIA.
Laporan 2021 itu menegaskan tak ada indikasi negara asing mencoba atau berhasil mengubah aspek teknis pemilu presiden 2020, termasuk registrasi, surat suara, penghitungan, maupun hasil akhir. Beberapa pejabat Gedung Putih sebelumnya cemas pembongkaran dokumen China justru menyesatkan publik, menurut sumber Reuters.
Retorika tajam Trump terhadap China berisiko mengganggu hubungan dua ekonomi terbesar dunia yang baru stabil usai perang dagang mahal tahun lalu. Trump berencana bertemu Presiden Xi Jinping pada September untuk membahas perbaikan hubungan dagang. Jubir Kedutaan China, Liu Chang, menepis tuduhan tersebut dengan pernyataan tegas bahwa negaranya tak pernah dan tak akan campur tangan dalam pemilu AS.
Bagi pembaca di Indonesia, gesekan politik dan intelijen seputar pemilu ini relevan karena menyoroti kerentanan infrastruktur voting digital. Indonesia sendiri menggunakan sistem pemungutan dan penghitungan suara manual berbantuan teknologi (Sirekap) yang sempat menuai kritik soal transparansi dan keamanan siber pada Pemilu 2024. Klaim Trump soal 220 juta data pemilih bocor menjadi pengingat bahwa perlindungan data warga negara adalah tantangan global, bukan sekadar masalah dalam negeri.
Dampaknya melampaui politik AS. Ketidakpercayaan pada hasil pemilu yang dicekoki narasi asing dapat melemahkan kerja sama keamanan siber internasional, termasuk dengan Indonesia yang kerap menjadi sasaran serangan peretas terafiliasi negara. Jika negara demokratis saling curiga, pertukaran intelijen soal ancaman siber bisa terhambat.
Senator Demokrat Mark Warner, wakil ketua Komite Intelijen Senat, menyebut bom informasi Trump soal China sebagai omong kosong. "Fakta bahwa lembaga intelijen kita sepakat China tak mengubah satu pun suara pada 2020," ujarnya. Surat dari anggota Demokrat di komite intelijen DPR pun memperingatkan agar intelijen tak dijadikan senjata untuk klaim palsu soal keamanan pemilu.
Dua dari tiga jaringan televisi utama AS dan CNN menolak menayangkan pidato perdana Trump di slot utama, langkah tak lazim untuk pidato presiden. Sejak kembali ke kursi presiden Januari 2025, Trump memang berupaya memperluas kekuasaan federal atas administrasi pemilu yang secara konstitusional menjadi wewenang negara bagian.
Ia menekan Senat Republik mengesahkan RUU SAVE America yang mewajibkan foto ID dan bukti kewarganegaraan untuk memilih. Demokrat dan pegiat hak suara menilai aturan itu akan menekan suara sah. Pemimpin mayoritas Senat John Thune justru minta fokus ke pemilu 2026 dan isu biaya hidup ketimbang obsesi pemilu 2020.
Menjelang paruh waktu, Republik menghadapi angin buruk dengan tingkat persetujuan Trump merosot dan ketidakpuasan publik atas perang Iran serta harga energi. Demokrat butuh tiga kursi DPR untuk berbalik kendali, meski merebut Senat lebih berat. Chuck Schumer sudah bersiap Gedung Putih coba manipulasi November. Ke depan, ketegangan soal keamanan pemilu dan data pemilih akan tetap jadi senjata politik, sementara Indonesia perlu memperkuat audit sistem pemilunya dari ancaman serangan siber lintas batas.