Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan serangan verbal tajam kepada Perdana Menteri Ontario Doug Ford melalui platform Truth Social pada Senin (24/8). Trump menyebut Ford sebagai "saudara yang tidak mengesankan" dari mantan Walikota Toronto Rob Ford, sekaligus mengancam konsekuensi lebih berat bagi Kanada jika tidak "menuruti perintah".
Balasan Ford tidak kalah sengit. Di konferensi pers berdurasi 45 menit di sore hari yang sama, Ford menuding Trump sebagai "pecundang", "diktator", dan "pengganggu". Ia bahkan menyatakan siap berkampanye melawan Trump di pemilihan sela mendatang serta melontarkan ejekan kasar secara langsung ke hadapan wartawan.
Puncak ketegangan ini tidak muncul dari kekosongan. Sebelumnya, perundingan dagang antara kedua negara gagal mencapai kesepakatan di menit-menit terakhir usai pemerintah AS merevisi persyaratan. Akibatnya, Trump memberlakukan tarif impor 50 persen pada produk Kanada senilai miliaran dolar, dengan ancaman kenaikan tarif kendaraan, suku cadang otomotif, dan baja menjadi 50 persen efektif 1 Januari 2027.
Argumen Trump berpusat pada klaim bahwa Kanada menikmati keuntungan ekonomi — listrik, minyak, dan gas yang dialirkan melalui infrastruktur AS — tanpa tanggung jawab setara. "Seseorang harus membuat para badut ini menuruti perintah," tulisnya, mengindikasikan tekanan maksimal untuk memaksa Kanada menerima ketentuan dagang baru.
Di sisi lain, Ford menolak narasi kekuasaan tersebut. Ia menegaskan Ontario tidak akan ditakuti-nakuti, menyoroti sejarah kebangkrutan bisnis Trump sebagai bukti ketidakmampuan negosiasi. "Saya tidak akan menerima nasihat dari raja kebangkrutan," tegas Ford, yang juga mengancam akan memblokir ekspor energi ke AS jika tarif tidak ditarik.
Konflik ini mencerminkan gelembungan proteksionisme yang menguat di era Trump kedua. Strategi "tarif sebagai senjata diplomasi" diterapkan tidak hanya pada Kanada, tetapi juga Meksiko, Uni Eropa, dan China. Para ekonom memperkirakan biaya tarif 50 persen ini akan diteruskan ke konsumen AS berupa kenaikan harga mobil, bahan bangunan, dan energi.
Bagi Indonesia, meskipun bukan pihak langsung, gempa dagang AS-Kanada menciptakan efek domino. Kanada adalah pemasok utama bijih nikel dan kobalt — kritis untuk industri baterai dan kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah. Gangguan pasokan dari Amerika Utara bisa mendorong harga komoditas global naik, memperberat rantai pasok industri hilir di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, investor Indonesia yang menanamkan modal di sektor manufaktur berorientasi ekspor ke AS harus waspada. Jika perang dagang memperluas, permintaan global melemah dan kebijakan "America First" bisa memaksa relokasi pabrik ke tanah air AS, mengurangi daya tarik investasi di negara berkembang.
Di sisi keuangan, ketidakpastian kebijakan tarif mendorong volatilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga acuan di tingkat tinggi lebih lama untuk menjaga stabilitas arus modal, yang berimplikasi pada biaya pinjaman usaha dan daya beli masyarakat.
Ahli hukum dagang internasional menilai langkah Trump melanggar prinsip Most-Favoured-Nation di bawah WTO, namun mekanisme penyelesaian sengketa WTO saat ini lumpuh karena blokir AS terhadap pengangkatan hakim Banding. Ini menciptakan kekosongan hukum yang memungkinkan negara besar memaksakan kehendak secara unilateral.
Mengantisipasi eskalasi, Kanada telah menyiapkan tarif balasan terstruktur pada produk AS senilai 30 miliar dolar Kanada, menargetkan barang-barang simbolis seperti wiski, jerami, dan produk baja dari distrik pemilih partai Republik. Ontario secara spesifik mempersiapkan pajak ekpor 25 persen pada listrik ke New York, Michigan, dan Minnesota.
Ke depan, tiga skenario mungkin terjadi. Pertama, negosiasi diam-diam menghasilkan kompromi sebelum Januari 2027. Kedua, perang tarif penuh berlangsung lama, merusak rantai pasok terintegrasi Amerika Utara yang dibangun selama dekade. Ketiga, Kanada memperluas kerjasama dagang dengan Uni Eropa dan Asia Pasifik melalui CPTPP, mengurangi ketergantungan pada pasar AS — skenario yang paling merugikan kepentingan jangka panjang Washington.