Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengirimkan draf kesepakatan kerjasama nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres pada pekan lalu, membuka jendela waktu 90 hari untuk pertimbangan legislatif. Namun di balik langkah diplomatik itu tersirat tekanan keras: rumah putih menegaskan kesepakatan bernilai miliaran dolar itu tidak akan maju kecuali Riyadh menyetujui normalisasi hubungan diplomatik penuh dengan Israel melalui kerangka Abraham Accords.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS yang meminta anonimitas mengonfirmasi kepada Reuters bahwa posisi Trump tetap konsisten sejak masa jabatan pertamanya. "Kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords," ujar pejabat tersebut. Persyaratan ini dijadikan syarat mutlak (deal-breaker) meskipun kedua negara baru saja menandatangani memorandum pemahaman program nuklir sipil pada 23 Juli silam.
Latar belakang geopolitiknya rumit. Abraham Accords — inisiatif perdamaian Arab-Israel yang diluncurkan Trump pada 2020 — telah mengikat Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Arab Saudi selama ini menolak bergabung, mengutamakan pembentukan negara Palestina berdaulat sebagai prasyarat pengakuan atas Israel. Keterikatan ini semakin kokoh setelah perang Gaza meletus Oktober 2023, di mana respons militer Israel yang dianggap tidak proporsional memicu kemarahan dunia Arab dan Muslim.
Di bawah administrasi Joe Biden, negosiasi normalisasi Saudi-Israel pernah mendekati garis finish. Namun momentum itu hancur sepenuhnya ketika Israel melancarkan operasi militer masif di Gaza. Riyadh kemudian mempertegas posisi: tidak akan ada pengakuan diplomatik tanpa jalan menuju kemerdekaan Palestina yang nyata dan tidak terbalikkan.
Kritik tajam datang dari dalam negeri AS. Beberapa anggota Partai Demokrat dan pakar nonproliferasi menilai draf kesepakatan nuklir ini berbahaya karena tidak melarang Arab Saudi memperkaya uranium maupun mereproses limbah nuklir — dua jalur teknis menuju kapabilitas senjata nuklir. Ketidakhadiran klausul "gold standard" nonproliferasi seperti yang ada dalam perjanjian AS dengan Uni Emirat Arab 2009 menimbulkan kecemasan bahwa deal ini bisa memicu balapan senjata di Timur Tengah.
Mekanisme legislatif menambah ketidakpastian. Kongres memiliki 90 hari sidang untuk meninjau draf. Jika menolak, Trump bisa memveto, namun butuh dua pertiga suara untuk mengatasi veto tersebut. Jika tidak ada aksi dalam 90 hari, kesepakatan otomatis berlaku — skenario yang diharapkan Trump namun dipandang risikonya oleh pengamat kontrol senjata.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis ganda. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia dan pendukung teguh dua negara (two-state solution) Palestina-Israel, Jakarta mengikuti perkembangan normalisasi Arab-Israel dengan cermat. Langkah Saudi — penguasa dua kota suci Islam — bergabung dalam Abraham Accords tanpa solusi Palestina yang adil akan menciptakan tekanan diplomatik besar bagi Indonesia dan negara Muslim lainnya.
Di sisi energi, Indonesia yang mengejar program tenaga nuklir untuk transisi energi bersih memperhatikan preseden ini. Jika AS mengizinkan Saudi memperkaya uranium tanpa batas ketat, argumen nonproliferasi global melemah. Hal ini bisa memengaruhi negosiasi kerjasama nuklir Indonesia dengan mitra internasional, termasuk AS, Korea Selatan, dan Prancis, yang semuanya mengacu pada standar keamanan IAEA.
Analis geopolitik menilai Trump menggunakan kartu nuklir sebagai leverage transaksional — gaya diplomasi bisnis yang menjadi ciri khasnya. Namun pendekatan ini mengabaikan realitas politik domestik Saudi. Yורש Mahkota Mohammed bin Salman menghadapi tekanan opini publik Arab dan Muslim yang menentang normalisasi tanpa keadilan bagi Palestina. Memaksakan deal nuklir sebagai "hadiah" bagi normalisasi berisiko menciptakan ketidakstabilan jangka panjang di kerajaan tersebut.
Israel sendiri, di bawah koalisi Netanyahu, tampak tidak terburu-buru memberikan konsesi substantif untuk Palestina. Tanpa komitmen Israel yang nyata menuju negara Palestina, Saudi tidak akan bergerak — apapun tekanan AS. Keseimbangan kekuatan ini menciptakan kemacetan strategis yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan insentif teknologi nuklir.
Langkah selanjutnya ada di tangan Kongres dan diplomasi tertutup. Peluang terbesar: kompromi di mana Saudi menerima kerangka normalisasi bertahap (phased normalization) dengan garansi keamanan AS, sementara Israel memberikan langkah-langkah konkret menuju negara Palestina — misalnya pembekuan pembangunan permukiman di Kibbutz Barat. Tanpa itu, deal nuklir Trump-Saudi berisiko jadi monumen kegagalan diplomasi transaksional di Timur Tengah.