Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa (25/8) mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara pelayanan visa bagi semua pemohon di kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi pelatihan global yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pos konsuler.
Juru bicara Kemlu AS menjelaskan bahwa pelatihan bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam menilai apakah seorang pelamar berpotensi menjadi beban tunjangan publik, serta memastikan evaluasi visa berjalan secara komprehensif dan konsisten. Detail kurikulum dan jadwal pelatihan tidak diumumkan secara rinci.
Pemberhentian layanan ini pertama kali dilaporkan oleh Financial Times. Menurut laporan tersebut, puluhan ribu pemohon visa imigran yang sudah memiliki jadwal wawancara menerima surat elektronik yang memberitahukan penjadwalan ulang tanpa batas waktu pasti. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi calon pekerja, mahasiswa, dan keluarga yang menunggu keputusan.
Konteks kebijakan ini tidak terlepas dari arah kebijakan imigrasi yang ditegakkan sejak pemerintahan Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Administrasi Trump meluncurkan program deportasi massal, mencabut visa dan green card secara massal, serta menolak permohonan visa atas alasan komentar negatif terhadap AS atau dukungan pada aksi pro-Palestina.
Kelompok hak asasi manusia menilai langkah-langkah tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar kebebasan berekspresi serta hak atas proses hukum yang adil. Mereka juga memperingatkan bahwa kebijakan keras menciptakan ketakutan di kalangan minoritas etnis yang khawatir menjadi target identifikasi rasial.
Selain menargetkan imigran tanpa dokumen, pemerintahan Trump juga memperketat jalur imigrasi legal. Biaya baru yang mahal dikenakan pada beberapa kategori visa kerja, sehingga beban finansial bagi pelamar dan perusahaan sponsor semakin berat.
Bagi masyarakat Indonesia, dampaknya terasa nyata. Ribuan calon mahasiswa, tenaga kerja terampil, dan wisatawan yang telah mempersiapkan dokumen lengkap kini menghadangi ketidakpastian jadwal. Beberapa universitas AS sudah mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa baru bahwa proses visa bisa tertunda hingga pelatihan selesai.
Di sisi lain, kebijakan visa Indonesia tetap stabil. Pemerintah Indonesia tidak mengikuti pola penutupan akses melainkan terus memperluas program visa bebas kunjungan untuk mendorong pariwisata dan investasi. Perbedaan pendekatan ini menonjolkan kontras antara dua negara dalam mengelola mobilitas manusia.
Seorang pejabat senior Kemlu AS yang tidak ingin disebut namanya mengutip, "Pelatihan ini esensial agar petugas konsuler memiliki kerangka penilaian yang seragam dan adil bagi setiap pemohon, tanpa memandang asal negara." Pernyataan ini dimaksudkan menenangkan kekhawatiran internasional soal ketidakadilan.
Ahli hukum imigrasi di Washington memperkirakan pelatihan akan berlangsung antara empat hingga enam minggu. Setelah itu, antrean visa yang menumpuk diprediksi memerlukan bulan-bulan untuk dinormalisasi, terutama pada kategori visa kerja H-1B dan visa keluarga.
Jangka panjang, pengamat kebijakan melihat kemungkinan AS akan menetapkan standar penilaian yang lebih ketat secara permanen. Jika demikian, negara-negara pengirim tenaga kerja seperti Indonesia perlu menyiapkan strategi diplomasi konsuler dan mempersiapkan calon pemohon dengan dokumen pendukung yang lebih kuat.
Sementara itu, pemohon Indonesia disarankan memantau situs resmi kedutaan AS di Jakarta dan konsulat di Surabaya serta Bali untuk informasi terbaru. Menjaga komunikasi dengan sponsor visa dan institusi pendidikan juga menjadi kunci untuk meminimalkan kerugian waktu dan biaya.