Kabut asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menggenangi langit Malaysia. Departemen Lingkungan Hidup (DoE) Negeri Jiran mencatat 17 stasiun pemantauan kualitas udara berada di kategori "tidak sehat" pada Rabu (26/8) pukul 08.45 waktu setempat, menyoroti kembali keterkaitan lingkungan lintas batas yang kerap jadi persoalan musiman.
Sarawak dan Lembah Klang erneut menjadi wilayah paling parah. Sri Aman di Sarawak memuncaki daftar nasional dengan Indeks Polusi Udara (API) 167, diikuti Serian 166 dan Samarahan 162. Di Semenanjung Malaysia, Nilai (Negeri Sembilan) menyentuh 162, sedangkan Cheras (Kuala Lumpur) dan Putrajaya sama-sama mencatat 159. Shah Alam (Selangor) berada di angka 158, setara dengan Johan Setia dan Seremban.
Penyebaran polusi tak terbatas pada titik-titik rawan tradisional. Tangkak (Johor) mencatat 153, Bukit Rambai (Melaka) 143, Alor Gajah 128, hingga Taiping (Perak) yang relatif jauh di utara mencapai 108. Polusi merata ke area yang biasanya tidak terpapar langsung, menandakan intensitas kabut asap kali ini lebih luas dari episode sebelumnya.
Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia telah mewanti-wanti bahwa kabut asap akan bertahan. Musim kering berkepanjangan yang dipicu El Nino, curah hujan rendah, serta pembakaran terbuka baik domestik maupun lintas batas diklaim sebagai penggerak utama. Kondisi meteorologi ini menciptakan semacam "kamber" alami yang menahan partikel polusi di atmosfer bawah.
Di Sarawak, otoritas lingkungan mengidentifikasi dua sumber utama: kabut asap lintas batas dari Indonesia dan kebakaran lahan gambut serta hutan lokal. Beberapa stasiun sempat mendekati ambang "Sangat Tidak Sehat" (API 201) dalam beberapa hari terakhir. Klasifikasi nasional Malaysia menempatkan API 101–200 sebagai "Tidak Sehat", 201–300 "Sangat Tidak Sehat", dan di atas 300 "Berbahaya".
Imbauan kesehatan sudah dikeluarkan. Otoritas menyarankan masyarakat membatasi aktivitas fisik berat di luar ruangan. Kelompok rentan — anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit pernapasan dan kardiovaskular — diminta memakai masker pelindung dan mengambil langkah pencegahan tambahan. Dampak ekonomi pun mulai terasa: penerbangan terganggu, produktivitas kerja menurun, dan biaya perawatan kesehatan meningkat.
Dari perspektif Indonesia, kebakaran hutan dan lahan ini bukan sekadar isu lingkungan tapi juga diplomatik. Setiap musim kering, tekanan bilateral naik meski Jakarta sudah menegaskan komitmen penanganan karhutla melalui moratorium, restorasi gambut, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Namun realita di lapangan — terlebih di kawasan gambut yang sulit dipadamkan — tetap menimbulkan emisi massal yang terbawa angin monsun barat ke utara.
Data satelit menunjukkan titik panas (hotspot) masih tersebar di Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Cuaca kering ekstrem mempercepat penyebaran api di lahan gambut yang dalam, menciptakan asap pekat yang sulit disperangi hanya dengan pemadaman konvensional. Teknologi deteksi dini dan cuaca buatan (weather modification) telah dikerahkan, tapi efektivitasnya bergantung pada kelembapan atmosfer dan logistik.
Malaysia sendiri tidak lepas dari kontribusi domestik. Pembakaran ladang sawit skala kecil, pembukaan lahan untuk pembangunan, dan kebakaran hutan alami di kawasan pedalaman Sarawak turut menambah beban partikel. Isu ini sering jadi perdebatan: siapa yang lebih bersalah? Faktanya, polusi udara tidak mengenal batas politik — ia mengalir mengikuti pola angin dan topografi.
Kejadian ini mengulang pola 2015, 2019, dan 2023 di mana ASEAN terpaksa menghadapi krisis kabut asap berskala regional. Mekanisme Transboundary Haze Pollution Agreement (THPA) yang diratifikasi semua negara anggota ASEAN pada 2014 tetap uji nyata implementasinya. Koordinasi lintas batas, berbagi data satelit real-time, dan penegakan hukum terpadu belum sepenuhnya berjalan efektif.
Ke depan, proyeksi iklim menunjuk pada frekuensi El Nino yang lebih sering dan intens. Indonesia perlu memperkuat sistem early warning berbasis AI dan IoT untuk deteksi hotspot, memperluas restorasi gambut dengan melibatkan masyarakat adat, serta menegakkan sanksi tegas bagi korporasi yang terbukti membakar lahan. Tanpa mitigasi struktural, episode kabut asap akan jadi "musim tahunan" yang merugikan kedua belah pihak.
Bagi warga Indonesia di wilayah perbatasan seperti Pontianak, Singkawang, atau Nunukan, kabut asap ini bukan berita TV — itu udara yang mereka hirup sehari-hari. Dampak kesehatan jangka panjang: peningkatan ISPA, asma, hingga risiko kanker paru. Pemerintah daerah harus siapkan fasilitas kesehatan, distribusi masker N95 gratis, dan pendidikan literasi kualitas udara agar masyarakat bisa melindungi diri sendiri.