Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha menenangkan kekhawatiran politik dengan mengklaim bahwa warga negaranya mendukung agenda konfrontasi militer terhadap Iran. Dalam pernyataan di Pangkalan Angkatan Udara Dover, Delaware, Rabu (22/7), Trump menegaskan rakyat AS hanya khawatir soal harga bensin yang melonjak, bukan soal perang itu sendiri. Ia merujuk pada sebuah jajak pendapat terbaru yang didakwanya menunjukkan ketidakpedulian publik terhadap risiko konflik bersenjata.
Klaim presiden itu segera dibantah oleh data empiris. Survei Washington Post-Ipsos yang dirilis pekan lalu justru menggambarkan realita yang berlawanan: 68 persen responden menilai perang melawan Iran "tidak layak", sementara hanya 28 persen yang mendukung. Kesenjangan 40 poin persentase ini bahkan lebih lebar dibanding sentimen publik terhadap perang Irak maupun Afghanistan pada awal pelaksanaannya. Angka-angka ini menempatkan Trump pada posisi rawan secara politik domestik.
Latar belakang kekuatan militer AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran pada akhir Februari lalu menjadi katalisator penurunan popularitas Trump. Selama kampanye, ia menjanjikan pengurangan campur tangan AS di konflik luar negeri — janji yang kini terasa dibelakangi oleh basis pendukungnya. Sejumlah pemilih inti Trump mengungkapkan kekecewaan di media sosial dan forum komunitas, menilai visi "America First" digantikan oleh intervensionisme yang justru mereka tolak sejak era pemerintahan sebelumnya.
Tekanan politik pun makin terasa. Seruan pemakzulan (impeachment) yang sempat redup kembali bergema di kalangan oposisi dan beberapa fraksi Partai Republik sendiri. Analis politik mengira langkah militer Trump lebih didorong oleh tekanan internal Israel dan lobi pro-Israel di Kongres, bukan oleh keamanan nasional AS murni. Kondisi ini menciptakan paradoks: presiden yang terpilih dengan platform anti-perang kini menghadapi risiko krisis kepercayaan di tengah masa jabatannya.
Bagi Indonesia, eskalasi di Teluk Persia bukan sekadar berita luar negeri. Sebagai negara importir neto minyak mentah, kenaikan harga energi global akibat ketegangan Hormuz akan langsung mengikis anggaran subsidi BBM dan memicu inflasi impor. Kementerian ESDM sudah mengakui kerentanan pasokan jika selat strategis itu ditutup Iran. Dampak kedua, ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Teluk — Arab Saudi, UEA, Qatar — berpotensi terancam keselamatan jika konflik melebar ke serangan balistik atau penutupan rute penerbangan komersial.
Di sisi diplomatik, Indonesia yang konsisten mengusung prinsip bebas aktif dan penyelesaian damai melalui PBB akan mendapat tekanan untuk mengambil posisi yang lebih tegas. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat ini memilih jalur multilateral via Gerakan Non-Blok (NAM) dan OIC, namun keterbatasan leverage ekonomi membuat Jakarta sulit mempengaruhi dinamika kekuatan besar. Pengalaman perang Irak 2003 menunjukkan Indonesia sering terjebak dalam dilema: menentang invasi tanpa mandat PBB, namun tak bisa mengabaikan hubungan strategis dengan AS.
Trump sendiri tampak acuh pada kritik. "Rakyat Amerika tidak menentang perang," tegasnya kepada wartawan, mengabaikan data survei yang ia sebut "bias media liberal". Sikap ini mirip narasi pra-perang Irak 2003 di mana administrasi Bush mengklaim dukungan publik yang kemudian terbukti manipulatif. Sejarawan militer AS, Andrew Bacevich, menilai Trump mengulang kesalahan strategis: memasuki perang tanpa strategi keluar (exit strategy) dan tanpa konsensus nasional yang kuat.
Di medan internasional, reaksi campuran. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab — sekutu tradisional AS — diam-diam khawatir infrastruktur minyak mereka jadi sasaran balasan Iran. Uni Eropa mendesak deeskalasi lewat diplomasi nuklir JCPOA, tapi kepercayaan pada komitmen Washington sudah robek sejak Trump mundur dari perjanjian 2015. Rusia dan China memanfaatkan kekosongan kepemimpinan AS untuk memperkuat pengaruh di Timur Tengah lewat kerja sama militer dan energi dengan Tehran.
Proyeksi ke depan menunjuk pada tiga skenario. Pertama, perang terbatas yang meluas menjadi perang proxy jangka panjang, menguras sumber daya AS dan mengacaukan pasar energi global. Kedua, tekanan domestik memaksa Trump mundur dari eskalasi, mirip mundurnya dari Suriah 2019. Ketiga, insiden miscalculation — misalnya penembakan drone AS atau tanker komersial — memicu perang total yang menarik blok-blok kekuatan. Untuk Indonesia, skenario pertama paling realistis dan paling berbahaya bagi stabilitas makroekonomi.
Pemerintah Indonesia seharusnya sudah menyiapkan kontinjensi: diversifikasi impor minyak ke AS, Afrika, dan Amerika Latin; penguatan cadangan devisa untuk menahan tekanan rupiah; serta protokol evakuasi TKI yang lebih cepat dari yang diterapkan saat krisis Teluk 2019. Di sisi industri, peluang terbuka bagi produsen energi terbarukan domestik — solar, biofuel, baterai — untuk mempercepat transisi dan mengurangi ketergantungan impor fosil yang volatil.
Kesimpulannya, klaim Trump tentang dukungan publik hanyalah retorik politik yang runtuh di hadapan data. Perang Iran bukan hanya urusan Washington dan Tehran; gelombang guncangannya akan terasa di pom bensin di Jakarta, di gaji TKI di Riyadh, dan di meja negosiasi diplomatik di New York. Kesiapan Indonesia menghadapi ketidakpastian ini akan menentukan apakah kita korban pasif atau pelaku yang mengelola risiko dengan kecerdasan strategis.