Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat rapat kabinet di Camp David, Maryland, pada Jumat lalu. Ia berpendapat bahwa Israel "sangat senang" dengan kesepakatan terbaru yang melibatkan pengumpulan senjata Hamas, meskipun kenyataannya Yerusalem belum pernah mengeluarkan persetujuan formal terhadap skema tersebut.
Klaim Trump muncul hanya berjam-jam setelah Hamas mengonfirmasi persetujuannya pada langkah pertama kesepakatan yang dirancang untuk mengakhiri perang di Gaza sepenuhnya. Namun, respons Israel cenderung hening — kecuali bantahan keras dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang menilai rencana itu "tidak dapat diterima" dan setara dengan persetujuan bagi Hamas untuk merencanakan pembantaian selanjutnya.
Latar belakang kesepakatan ini bermula dari pertemuan mediator Mesir, Qatar, Turki, dan AS yang melahirkan rencana 20 poin. Sepanjang Oktober lalu, kedua belah pihak telah menandatangani gencatan senjata, namun pelaksanaannya goyah dengan catatan pelanggaran hampir harian dari sisi Israel. Data menunjukkan minimal 1.214 Palestina tewas di Gaza sejak gencatan senjata berlaku, menambah korban total yang mencapai 73.341 jiwa sejak perang pecah.
Mekanisme yang dirancang cukup rumit. Hamas diminta menyusun inventaris senjata dalam 14 hari, dengan kemungkinan perpanjangan. Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dan kepolisian Palestina baru akan mengawali transfer senjata ke Komite Nasional Palestina yang bertugas menyimpan dan memantau. Hanya setelah itu pasukan Israel akan mundur bertahap — saat ini mereka masih menguasai lebih dari 70 persen wilayah Gaza dan memperluas garis kendali "Yellow Line".
Ketidakpastian menjadi ciri khas kesepakatan ini. Koran Al Jazeera, Rosiland Jordan, melaporkan dari Washington bahwa tidak ada tenggat waktu pasti untuk penyerahan senjata maupun mundurnya pasukan Israel. Proses baru dimulai setelah "perubahan situasi keamanan di lapangan", yang sendiri memerlukan beberapa ronde persetujuan Israel. Kabinet Israel baru-baru ini menyetujui masuknya sebagian personel ISF dan akan menilai kelayakan kepolisian baru.
Wawancara dengan CNN menampilkan nuansa berbeda. Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan Trump "sama sekali tidak akan kecewa" dengan respons Israel, namun ia menambahkan syarat keras: Israel hanya mendukung kesepakatan yang menjamin Hamas "tidak akan memiliki kemampuan untuk menyentuh senjata itu lagi". Pernyataan ini mengungkap kesenjangan antara optimisme Trump dan realpolitik di Yerusalem.
Dari perspektif Indonesia, dinamika ini relevan karena Jakarta konsisten mendukung solusi dua negara dan berperan aktif di forum OIC serta PBB. Perdagangan Indonesia dengan Timur Tengah — khususnya minyak, pupuk, dan produk halal — sensitif terhadap stabilitas Gaza. Eskalasi atau kegagalan kesepakatan berpotensi mengganggu rantai pasokan dan harga komoditas global yang berdampak pada inflasi domestik.
Lebih jauh, kehadiran Dewan Perdamaian Internasional yang dipimpin Trump sendiri menimbulkan pertanyaan tentang netralitas mediator. Harlan Ullman dari Killowen Group menilai kesepakatan ini "sangat rapuh" dan bergantung pada respons Benjamin Netanyahu yang menghadapi pemilu kritis Oktober mendatang. Tekanan politik internal Israel bisa memaksa premiership menolak kompromi yang dianggap melemahkan keamanan.
Sejarah menunjukkan pola serupa: kesepakatan Oslo, Road Map, hingga gencatan senjata 2014 semuanya gagal karena ketidakpercayaan mendasar dan ketidakmampuan mengunci detail keamanan. Kali ini, tidak adanya tenggat waktu dan ketergantungan pada "persetujuan berulang" Israel menciptakan celah bagi penundaan tak terbatas — strategi yang sering digunakan untuk mengubah fakta di lapangan.
Langkah selanjutnya akan diuji dalam minggu-minggu depan: apakah Hamas benar-benar menyerahkan inventaris lengkap, apakah ISF bisa beroperasi tanpa hambatan Israel, dan apakah Netanyahu sanggup menahan tekanan koalisinya. Bagi Indonesia, diplomasi multilateral melalui Gerakan Non-Blok dan OIC tetap jalur paling realistis untuk mendorong solusi adil, bukan bergantung pada inisiatif unilateral yang rapuh.