Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Gedung Putih pada hari Selasa pekan ini. Keduanya menyatakan komitmen kuat untuk mengubah arah hubungan bilateral dari yang sebelumnya bertumpu pada kekuatan militer menjadi kemitraan ekonomi yang intens.
Pertemuan tersebut menghasilkan janji terkait sejumlah kesepakatan minyak dan gas bumi. Trump secara terbuka menyebut al-Zaidi sebagai "juara baru" yang akan membawa potensi besar bagi sektor energi Irak, sekaligus menciptakan lapangan kerja di kedua negara.
Latar belakang politik di balik pertemuan ini cukup dramatis. Al-Zaidi merupakan seorang pengusaha tanpa rekam jejak di dunia politik yang mendapat dukungan langsung dari Trump. Sebelumnya, Trump secara terbuka menentang pencalonan Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri yang dianggap memiliki afiliasi kuat dengan Iran. Al-Maliki akhirnya mundur dari kontestasi pada April lalu.
Isu keamanan dan militer menjadi bagian tak terpisahkan dari pembicaraan. Trump dan al-Zaidi sepakat bahwa sisa pasukan AS di Irak, yang jumlahnya diperkirakan kurang dari 2.000 personel, akan ditarik sepenuhnya pada 30 September mendatang. Tanggal yang sama ditetapkan sebagai batas akhir pelucutan senjata kelompok-kelompok paramiliter yang beroperasi di seluruh wilayah Irak.
Upaya pelucutan senjata ini bukan perkara mudah. Dalam pidato perdananya di parlemen, al-Zaidi memang berjanji akan membubarkan berbagai kelompok paramiliter yang tumbuh sejak invasi AS pada 2003. Kendati demikian, kelompok payung Resistensi Islam di Irak, yang didukung Iran, sudah menyatakan akan menolak segala hasil kunjungan al-Zaidi ke Washington.
Bagi Indonesia, pergeseran kebijakan ini membawa implikasi langsung terhadap ketahanan energi nasional. Sebagai negara pengimpor minyak neto, stabilitas pasokan dan harga minyak global sangat menentukan tingkat subsidi BBM dalam negeri. Jika Irak berhasil meningkatkan produksi secara masif sesuai rencana, tekanan harga minyak mentah di pasar internasional berpotensi melonggar.
Irak saat ini mengekspor sekitar 3,4 juta barel minyak per hari, di mana 90 persen di antaranya melewati Selat Hormuz. Penutupan selat tersebut oleh Iran sebelumnya menghantam keras ekonomi Irak. Di sisi lain, keamanan Selat Hormuz merupakan urat nadi logistik energi bagi Indonesia, mengingat sebagian besar kebutuhan impor minyak dan gas tanah air juga melewati rute Timur Tengah yang sama.
Dari sisi teknologi dan investasi, transisi dari pendekatan militer ke ekonomi di Irak bisa menjadi magnet baru bagi perusahaan teknologi energi asing. Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola blok migas dengan teknologi lokal yang terus berkembang. Peluang kolaborasi digitalisasi sektor hulu migas antara perusahaan Indonesia dan Irak bisa terbuka lebar jika nota kesepahaman ekonomi tersebut benar-benar terealisasi.
Trump menegaskan bahwa Irak memiliki potensi luar biasa berkat cadangan minyaknya. "Irak memiliki potensi luar biasa karena minyak mereka dan hal-hal lain, tetapi terutama karena minyaknya, dan kami akan melakukan banyak kesepakatan," ujar Trump di Oval Office. Ia menambahkan bahwa penarikan pasukan dan penguatan ekonomi akan mengambil banyak minyak keluar dari Irak untuk kepentingan bersama.
Al-Zaidi menekankan perlunya kuota produksi yang adil dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). "Kerugian yang diderita Irak melebihi 400 miliar dolar AS, dan hingga kini banyak warga yang rumahnya hancur serta tinggal di kamp pengungsian," katanya. Al-Zaidi memiliki rencana untuk memulangkan warga tersebut, yang menjadi alasan utamanya menuntut bagian adil dari OPEC.
Ke depan, tenggat waktu 30 September akan menjadi ujian nyata bagi stabilitas politik Irak. Penarikan pasukan AS bersamaan dengan batas pelucutan senjata kelompok bersenjata menciptakan risiko kekosongan keamanan jika prosesnya tidak dikelola hati-hati. Konflik terbuka dengan kelompok pro-Iran dapat kembali meletus dan mengganggu rantai pasok minyak global.
Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken Juni lalu memang sempat meredakan ketegangan, membuka kembali Selat Hormuz, serta mencabut blokade laut AS terhadap Iran. Namun, eskalasi konflik AS-Israel-Iran yang dimulai sejak 28 Februari masih mengancam rapuhnya perdamaian tersebut. Jika al-Zaidi berhasil menjalankan rencana ekonominya, Irak bisa lepas dari bayang-bayang perang dan menjadi kekuatan ekonomi regional yang stabil.