Kebijakan baru Washington terhadap Riyadh menandai pergeseran fundamental dalam diplomasi Timur Tengah. Presiden Donald Trump secara resmi memberikan persetujuan bagi Arab Saudi mengembangkan program pengayaan uranium dan pengolahan bahan bakar nuklir bekas, langkah yang selama ini ditolak oleh pemerintah sebelumnya kecuali kingdom teluk tersebut bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel.
Keputusan ini diumumkan melalui saluran diplomatik tertutup dan belum mendapat pengakuan publik dari kedua belah pihak. Namun laporan Reuters mengonfirmasi bahwa teks kesepakatan akan diserahkan ke Kongres AS untuk tinjauan, dengan mekanisme pembatalan yang memerlukan mayoritas dua pertiga suara — ambang yang sangat sulit dicapai dalam polarisasi politik saat ini.
Selama era Joe Biden, akses teknologi nuklir AS untuk Saudi selalu dikaitkan ketat dengan proses normalisasi diplomatik menuju Israel. Syarat itu menjadi salah satu batu sandungan utama, mengingat Riyadh menuntut jaminan keamanan dan program nuklir sipil sebagai imbalan. Trump kini menghapus prasyarat itu sepenuhnya, menciptakan dinamika baru yang menguntungkan Saudi secara strategis.
Respons Israel cepat dan keras. Menteri Kebudayaan dan Olahraga Miki Zohar dari Partai Likud mengaku telah menyampaikan peringatan keras ke Washington mengenai batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam kerja sama nuklir ini. Zohar menolak mengomentari apakah kesepakatan saat ini sudah melanggar garis merah tersebut, tetapi menegaskan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang mendiskusikan isu ini intensif dengan tim keamanan nasional.
Oposisi Israel menilai langkah Trump sebagai bencana strategis. Mantan Menteri Pertahanan Avigdor Liberman melalui platform X menilai program nuklir sipil Saudi "pada akhirnya akan berujung pada kepemilikan senjata nuklir dan memicu perlombaan senjata yang tak terkendali di seluruh Timur Tengah." Ketua Partai Demokrat Yair Golan, mantan jenderal militer, menambahkan bahwa Netanyahu "sekaligus kehilangan peluang normalisasi dengan Saudi dan memungkinkan negara itu memperoleh kemampuan nuklir."
Para analis keamanan memperkuat kekhawatiran tersebut. Yoel Guzansky dari Institute for National Security Studies (INSS) mengingatkan bahwa di masa Biden, kerja sama nuklir AS-Saudi dikaitkan langsung dengan normalisasi. Pemutusan keterikatan itu menghilangkan leverage diplomatik terbesar Israel dan AS untuk mendorong integrasi regional.
Dampak geopolitiknya melampaui bilateral Israel-Saudi. Iran, rival utama Riyadh, kemungkinan besar akan mempercepat program nuklirnya sebagai respons. Turki dan Mesir pun telah lama mengekspresikan minat mengembangkan kapabilitas nuklir sipil. Jika Saudi berhasil mengoperasikan fasilitas pengayaan tanpa protokol tambahan IAEA yang ketat, ambang toleransi proliferasi di wilayah ini akan runtuh.
Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan dalam dua konteks. Pertama, sebagai negara non-nuklir yang mendukung rezim non-proliferasi NPT, Jakarta harus bersuara di forum multilateral seperti IAEA dan Gerakan Non-Blok agar standar pengawasan tidak dilonggarkan secara selektif. Kedua, Indonesia sedang mengevaluasi program tenaga nuklir sendiri — kolaborasi dengan Korea Selatan dan Rusia untuk reaktor eksperimental di Serpong serta studi kelayakan PLTN skala besar. Preseden Saudi mendapat hak pengayaan tanpa syarat ketat bisa menciptakan standar ganda yang mempersulit negosiasi teknologi nuklir Indonesia ke depan.
Di sisi teknis, fasilitas yang diusulkan untuk Saudi dirancang memiliki kapasitas pengayaan uranium dan reprocessing bahan bakar bekas — dua jalur paling sensitif dalam siklus bahan bakar nuklir karena potensi dual-use untuk senjata. Tanpa pengawasan menyeluruh dari IAEA termasuk Protokol Tambahan, verifikasi keberatan sipil menjadi sangat terbatas.
Kongres AS teoretis bisa memblokir kesepakatan ini, tetapi realpolitik membuatnya mustahil. Partai Republic yang mengendali Senat cenderung mendukung kebijakan luar negeri Trump, sementara Demokrat enggan terlihat anti-Saudi mengingat pertimbangan harga minyak dan keamanan Israel. Mayoritas dua pertiga di kedua dewan adalah angka yang tidak realistis dicapai.
Masa depan kesepakatan ini bergantung pada tiga variabel: kecepatan Saudi membangun fasilitas fisik, tekanan diplomatik Israel di balik layar, dan respons Iran. Jika Riyadh mulai memasang sentrifus dalam 12-18 bulan ke depan, jendela diplomasi untuk membatasi program akan tertutup. Netanyahu menghadapi dilema: menyerang fasilitas Saudi berarti memecah aliansi tidak resmi dengan Riyadh melawan Iran, tapi diam berarti menerima realitas nuklir di pantai Teluk.
Bagi masyarakat Indonesia, berita ini bukan sekadar geopolitik jauh. Ia menentukan aturan main global soal siapa berhak memiliki teknologi nuklir sensitif. Jika kekuatan besar menerapkan standar ganda, negara berkembang seperti Indonesia akan selalu berada di posisi lemah saat mengejar kemandirian energi nuklir. Jakarta harus memanfaatkan momen ini untuk mendorong penguatan rezim non-proliferasi yang adil dan universal — bukan hanya mengikuti aliran, tapi membentuk narasi.