Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut dengan antusias kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengunci kerjasama program pengayaan uranium untuk energi nuklir dengan Arab Saudi pada syarat normalisasi diplomatik melalui Abraham Accords. Pernyataan Trump melalui platform Truth Social pada Kamis (24/7) menegaskan bahwa prospek kesepakatan nuklir non-militer tersebut "sepenuhnya bergantung" pada keikutsertaan Riad dalam perjanjian normalisasi yang diinisiasi selama masa jabatannya pertama.
Kebijakan ini hadir setelah Menteri Energi kedua negara menandatangani memorandum pemahaman awal mengenai kerjasama nuklir sipil. Netanyahu menilai keikutsertaan Saudi dalam Abraham Accords akan menjadi "lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah," sinyal bahwa Israel melihat peluang diplomatik besar di balik paket insentif nuklir ini. Namun, respons resmi dari Riyadh belum keluar hingga artikel ini ditulis.
Latar belakang geopolitiknya kompleks. Sejak 2020, Abraham Accords telah mengikat Israel dengan Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Arab Saudi sebagai penguasa dua kota suci Islam dan ekonomi terbesar Timur Tengah selama ini menolak bergabung tanpa jalan terang menuju negara Palestina merdeka. Posisi ini ditegaskan berulang oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, termasuk dalam wawancara Fox News September 2023 di mana ia menyatakan normalisasi "semakin dekat" namun Palestina tetap prasyarat mutlak.
Perang Gaza yang meledak Oktober 2023 lalu merusak momentum normalisasi yang sudah nyaris matang. Israel melancarkan operasi militer masif pasca serangan Hamas, memicu kritik keras di dunia Arab dan memaksa Saudi mengunci negosiasi. Kini, Trump mencoba membuka kembali pintu diplomasi dengan menawarkan hadiah strategis: akses teknologi pengayaan uranium — meski dibatasi untuk keperluan sipil — yang selama ini menjadi garis merah AS bagi mitra non-NATO.
Dampak strategisnya melampaui bilateral Israel-Saudi. Jika deal ini berhasil, Saudi akan menjadi negara Arab keenam yang mengakui Israel, mengubah peta kekuasaan regional dan mengisolasi Iran lebih lanjut. Bagi AS, ini mengunci pengaruh di pasar energi nuklir Saudi yang bernilai puluhan miliar dolar, mencegah Rusia atau China menguasai kontrak reaktor. Namun, risiko proliferasi nuklir tetap mengkhawatirkan pakar keamanan meski Trump menegaskan tidak ada pengayaan untuk keperluan militer.
Di sisi Palestina, langkah ini dianggap mengkhianati inisiatif Arab 2002 yang menawarkan normalisasi massal sebagai imbalan negara Palestina berdaulat. Otoritas Palestina dan Hamas sama-sama menolak normalisasi tanpa solusi dua negara. Netanyahu sendiri bersejarah menentang negara Palestina, menciptakan paradoks: Israel mendorong normalisasi dengan Saudi yang secara resmi menuntut negara Palestina, sementara pemerintah Israel menolak memberikannya.
Analis diplomasi menilai Trump menggunakan "transactional diplomacy" khasnya: menukar keamanan nuklir dengan pengakuan diplomatik. Namun, Saudi memiliki leverage — cadangan minyak terbesar dunia dan kepemimpinan OPEC — yang memungkinkan Riyadh menawar lebih keras. Beberapa observator memprediksi Saudi mungkin menerima kerangka "normalisasi bertahap" tanpa pengakuan penuh, menunggu perkembangan politik Israel pasca-Netanyahu.
Mantan Dubes AS ke Israel, Martin Indyk, menilai syarat Trump "membuat Saudi terjebak di antara kebutuhan teknologi nuklir dan komitmen Arab untuk Palestina." Sementara itu, Netanyahu menghadapi tekanan domestik: koalisi kanannya menentang kompromi apa pun dengan Palestina, tapi pusat-kekanan Israel mendukung normalisasi Saudi demi keamanan jangka panjang.
Bagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan pendukung teguh Palestina, perkembangan ini menimbulkan dilema diplomatik. Jakarta konsisten menolak normalisasi sebelum Palestina merdeka, namun juga menjalin kerjasama ekonomi dengan Israel melalui negara ketiga. Jika Saudi — pemimpin dunia Islam — bergeser, tekanan pada Indonesia dan negara Muslim lain akan meningkat, meski kemungkinan Jakarta mengubah posisi tetap kecil mengingat komitmen historis dan tekanan opini publik domestik.
Langkah selanjutnya bergantung pada respons Saudi. Jika Riyadh menolak, Trump mungkin mengancam mengurangi jaminan keamanan AS. Jika menerima, negosiasi teknis nuklir akan berjalan paralel dengan talk normalisasi yang rumit. Satu keyakinan: Timur Tengah masuk babak baru di mana energi nuklir menjadi mata uang diplomasi, dan Palestina berisiko terpinggirkan lebih jauh dalam transaksi geopolitik para pemain besar.