Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan rencana serangan militer terhadap Iran setelah menerima permintaan dari Teheran dan sejumlah negara Timur Tengah. Penundaan itu bersifat bersyarat: Washington menuntut kesepakatan cepat yang memastikan kebebaran Selat Hormuz dan pencabutan blokade Iran.
Senior Fellow Middle East Institute Ross Harrison menilai masih terlalu dini untuk menentukan alasan pasti di balik keputusan Trump. Ia menyoroti ketidakpastian komitmen yang mungkin disampaikan Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi kepada pejabat Turki, Arab Saudi, dan Pakistan.
Latar belakang eskalasi terbaru bermula dari perbedaan tafsir atas Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Juni lalu. Iran menganggap salah satu ketentuan MoU sebagai landasan untuk mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, sedangkan AS berupaya mengurangi pengaruh Teheran dengan bekerja sama dengan Oman agar kapal dapat melintasi jalur pesisir selatan di luar jangkauan Iran.
Dari perspektif Teheran, Harrison memperkirakan langkah Trump akan dibaca sebagai kehati-hatian karena risiko eskalasi yang bisa memicu perang lebih besar. Pola ketidakpastian ini bukan baru: Trump beberapa kali mengisyaratkan peningkatan operasi militer lalu mundur, menciptakan citra strategi Washington yang sulit diprediksi.
Meski demikian, Harrison memperingatkan penundaan tidak berarti meredanya ketegangan. Situasi baru akan membaik jika AS dan Iran mencapai kesepakatan jelas soal pembukaan kembali Selat Hormuz, urat nadi perdagangan energi dunia. Tanpa kesepakatan itu, jeda saat ini hanya bersifat sementara.
Kestabilan Selat Hormuz berpengaruh langsung pada harga minyak global. Indonesia, sebagai negara impor neto bahan bakar, rentan terhadap fluktuasi harga crude oil yang dapat memperbesar defisit transaksi berjalan dan menekan anggaran subsidi energi.
Kenaikan harga minyak juga berdampak pada inflasi domestik, daya beli masyarakat, dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Pemerintah mungkin terpaksa menyesuaikan harga BBM atau menambah subsidi, yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan fiskal.
Secara diplomatik, Indonesia memantau peran negara-negara Timur Tengah seperti Turki, Arab Saudi, dan Pakistan yang berusaha memediasi. Hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut menentukan akses Indonesia ke pasar energi dan investasi infrastruktur.
Harrison menegaskan bahwa pengumuman penundaan saat ini hanya jeda sementara. "Kalau tidak ada kesepakatan jelas mengenai pembukaan selat dan pencabutan blokade, situasi ini tidak akan bertahan," ujarnya kepada Al Jazeera.
Langkah selanjutnya bergantung pada apakah Washington dan Teheran mampu menyelesaikan perbedaan tafsir MoU dan menetapkan mekanisme verifikasi kebebaran selat. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sebaiknya mempersiapkan skenario darurat pasokan energi dan memperkuat kerjasama regional dalam keamanan maritim.
Kesimpulannya, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah tetap tinggi. Kebijakan Indonesia harus fleksibel, mengutamakan diversifikasi sumber energi dan diplomasi multilateral untuk meminimalkan guncangan eksternal.