Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mengupayakan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada November mendatang. Rencana ini pertama kali diungkapkan oleh ajudan senior Rusia, Yuri Ushakov, yang menyatakan bahwa diskusi terkait pertemuan trilateral tersebut telah dilakukan antarpihak.
KTT APEC dijadwalkan berlangsung di Shenzhen, China, pada 18-19 November. Meskipun Rusia telah memberikan konfirmasi kehadiran melalui Putin sejak Mei lalu, Gedung Putih hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana perjalanan Trump ke China. Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa belum ada jadwal kehadiran yang diumumkan secara publik.
Ketidakpastian ini semakin diperkuat dengan belum adanya konfirmasi dari Kedutaan Besar China di Washington. Sejauh ini, komunikasi diplomatik terkait pertemuan tersebut masih bersifat spekulatif di tingkat ajudan, belum mencapai kesepakatan formal antar-kepala negara.
Manuver Trump untuk bertemu dengan para pemimpin besar dunia ini diduga kuat berkaitan dengan agenda pribadinya untuk melakukan pendekatan kembali dengan Korea Utara. Trump disebut-sebut ingin mengagendakan pertemuan dengan Kim Jong Un di sela-sela perhelatan APEC, sebuah langkah yang mencerminkan gaya diplomasi Trump yang sering kali tidak terduga.
Analis senior dari Eurasia Group, Jeremy Chan, menyoroti bahwa perubahan kebijakan Trump terhadap Korea Selatan menjadi pemicu utama di balik keinginan pendekatan ke Pyongyang. Trump dikabarkan merasa tidak puas dengan komitmen investasi Seoul yang mencapai US$350 miliar serta lambatnya upaya Korea Selatan dalam menekan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat.
Bagi Indonesia, dinamika politik antara tiga negara adidaya ini memiliki implikasi signifikan. Sebagai anggota APEC, stabilitas hubungan AS, China, dan Rusia sangat memengaruhi iklim ekonomi regional. Jika pertemuan trilateral ini terwujud, ketegangan geopolitik yang selama ini menghambat rantai pasok global berpotensi mereda atau justru melahirkan blok baru yang menuntut posisi strategis negara-negara ASEAN.
Indonesia, dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, tentu perlu mencermati perkembangan ini agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Ketergantungan ekonomi Indonesia pada China dan peran strategis keamanan dari AS menempatkan Jakarta pada posisi yang memerlukan navigasi diplomatik yang sangat hati-hati.
Ketidakpastian kehadiran Trump di Shenzhen juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Washington saat ini sangat bergantung pada agenda domestik dan kepentingan ekonomi jangka pendek. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang terukur, Trump cenderung menggunakan pertemuan internasional sebagai panggung untuk negosiasi bilateral yang menguntungkan posisi tawar Amerika.
Ushakov sebagai perwakilan Rusia menegaskan bahwa wacana pertemuan ini memang telah dibahas secara serius. Namun, efektivitas pertemuan tersebut masih diragukan oleh sejumlah pengamat internasional mengingat kompleksitas isu yang dibawa, mulai dari perang dagang hingga denuklirisasi Semenanjung Korea.
Di sisi lain, Kim Jong Un tetap menjadi variabel yang sulit ditebak. Jika Trump benar-benar berhasil duduk satu meja dengan Xi, Putin, dan Kim, maka KTT APEC tahun ini akan tercatat sebagai salah satu pertemuan diplomatik paling bersejarah sekaligus paling volatil dalam satu dekade terakhir.
Ke depan, dunia akan memantau apakah diplomasi personal yang dijalankan Trump mampu melampaui birokrasi formal. Tren kebijakan luar negeri yang bergeser ke arah pertemuan langsung antar-pemimpin negara ini diprediksi akan terus berlanjut sepanjang masa jabatan Trump, menuntut kesiapan negara-negara mitra untuk merespons dinamika yang berubah dengan cepat.
Strategi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ini harus fokus pada penguatan kerja sama ekonomi regional dalam kerangka APEC yang lebih inklusif. Dengan mengedepankan kepentingan stabilitas kawasan, Indonesia bisa berperan sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa persaingan antar-kekuatan besar tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia Pasifik.