Pemerintah Iran menuding stasiun televisi negara IRIB melakukan sensor setelah bagian pidato Presiden Masoud Pezeshkian yang menyebut persetujuan pribadi Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei terhadap negosiasi dengan Amerika Serikat tidak ditayangkan. Tuduhan ini disampaikan Dewan Informasi Pemerintah pada Jumat (24/7/2026), memicu perdebatan sengit di tengah upaya mediator asing menjembatani kedua negara.
Dalam pidato yang membahas perang 12 hari dengan Israel dan dampaknya, Pezeshkian mengungkap bahwa meskipun Khamenei secara publik menolak negosiasi, pemimpin tertinggi sebelumnya itu secara pribadi memberikan restu untuk berunding dengan Washington. "Kami pergi ke pemimpin, menjelaskan situasi, dan bertanya apa yang harus dilakukan. Dia memerintahkan kami untuk bernegosiasi," kata presiden. Bagian ini dihilangkan dari siaran IRIB.
IRIB membalas keesokan harinya, menolak tuduhan pemerintah. Dalam pernyataan resmi, lembaga penyiaran publik itu menegaskan bahwa pihaknya berkewajiban mencegah munculnya kesan perpecahan di antara pilar kepemimpinan negara. Kepala IRIB ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi, yang sejak April lalu dijabat Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang wafat tahun lalu.
Konflik ini menjadi episode terbaru dari ketegangan antara kubu moderat dan garis keras di Iran. Pemerintah menuding ada faksi ultrahardliner, Paydari Front, yang menyusup ke dalam IRIB dan bertindak di luar kewenangan. Mereka disebut sengaja menghilangkan bagian pidato presiden, ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, dan kepala peradilan Gholam-Hossein Mohseni-Ejei yang mendukung negosiasi.
Perseteruan ini terjadi saat mediator dari Oman berada di Teheran untuk membahas Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi titik rawan konflik AS-Iran. Negosiasi yang sempat membuahkan nota kesepahaman pada bulan lalu ditangguhkan, dan Iran kini di bawah tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik AS setelah perang dengan Israel.
Bagi Indonesia, stabilitas Iran memiliki dampak langsung. Sebagai negara pengimpor minyak mentah, setiap gejolak di Teluk bisa memicu lonjakan harga energi dan mengganggu pasokan. Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik yang hangat dengan Iran, sehingga penting untuk mencermati arah kebijakan luar negeri Teheran ke depan.
Lebih dari itu, kasus sensor ini menyoroti persoalan independensi media di negara-negara yang lembaga penyiarannya berada di bawah kendali eksekutif atau faksi tertentu. Di Indonesia, polemik serupa pernah muncul terkait TVRI dan lembaga penyiaran publik lainnya, meskipun dalam konteks yang berbeda. Transparansi dan profesionalisme dalam penyiaran menjadi pelajaran berharga agar publik tidak kehilangan akses terhadap informasi yang utuh.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ikut mengkritik IRIB. Ia mengaku telah "berperang dengan pedang" saat diwawancara media AS seperti Fox dan CNN untuk membela kepentingan Iran, namun hasilnya hanya ditayangkan beberapa potongan subtitle. "Saya berharap TV nasional menunjukkan bagaimana kasus Iran disampaikan dengan kuat kepada publik Amerika," ujarnya dalam wawancara dengan outlet afiliasi negara.
Anggota parlemen Mohammad Mirzaei, juru bicara komite pengawas IRIB, memperingatkan direktur stasiun televisi untuk menampilkan berbagai sudut pandang dan bertindak sebagai simbol persatuan nasional. Sementara aktivis reformis Mohammad-Sadegh Javadi-Hesar melukiskan masalah lebih fundamental: "Satu pemerintahan dilantik, tetapi pemerintahan lain bernama IRIB beroperasi melawannya."
Di kubu garis keras, anggota parlemen Meysam Zohourian mengklaim presiden telah mengancam akan memotong anggaran IRIB. Administrasi belum mengonfirmasi, tapi langkah itu bisa menjadi bumerang jika TV negara tetap dikuasai lawan politik.
Presiden AS Donald Trump pada Jumat menyatakan perang berjalan "sangat baik" dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berkunjung ke Washington. Trump juga menolak menjawab apakah ancaman serangan sistematis ke pembangkit listrik dan jembatan Iran merupakan kejahatan perang. Ia tidak melihat kesepakatan segera tercapai.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Mohammad Bagher Zolghadr merespons dengan pernyataan keras: peluncuran rudal dan drone akan terus berlanjut hingga "penyerahan total musuh" dan pembalasan atas darah warga sipil yang terbunuh. Sikap saling berhadapan ini membuat prospek negosiasi semakin tidak menentu.
Ke depan, pertarungan antara pemerintah dan IRIB berpotensi memperlemah posisi tawar Teheran. Jika faksi garis keras terus mengontrol narasi publik melalui TV negara, masyarakat Iran mungkin tidak mendapat gambaran utuh tentang diplomasi yang sedang berlangsung. Mediator asing pun harus menghadapi realitas bahwa keputusan penting di Iran tidak selalu sejalan antara lembaga resmi dan media.