Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel mengadakan serangkaian pertemuan rahasia dalam beberapa pekan terakhir guna menyelaraskan posisi terkait ancaman nuklir Iran. Menurut laporan Channel 12 Israel yang dikutip Palestine Chronicle, pertemuan tersebut digelar di negara ketiga yang identitasnya tidak dibuka ke publik. Kedua belah pihak menilai kesepakatan kerangka yang ditandatangani Washington dan Teheran pada Juni 2026 justru memberikan ruang gerak bagi rezim ayatollah untuk memperkuat ekonomi sambil menunda konsesi nuklir.
Seorang diplomat senior UEA menegaskan bahwa Abu Dhabi tidak melihat kejujuran dalam pendekatan diplomatik Iran saat ini. "Uni Emirat Arab sangat memahami bahwa tidak ada ampunan bagi Iran," ujar diplomat tersebut. Penilaian ini mencerminkan ketidakpercayaan mendalam negara Teluk terhadap niat Teheran, yang dinilai hanya memanfaatkan perundingan untuk mengulur waktu demi kelangsungan rezim.
Latar belakang pertemuan ini tidak terlepas dari eskalasi militer yang terjadi awal tahun ini. Perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat pecah setelah gencatan senjata rapuh runtuh. AS melancarkan serangan masif dari pangkalan udaranya di Timur Tengah, menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran. Teheran membalas dengan menembakkan rudal ke basis-basis logistik Washington di negara-negara Teluk, menciptakan ketidakstabilan regional yang mengancam aliran minyak global.
Dalam konteks tersebut, penolakan UEA terhadap MoU Juni bersifat strategis. Abu Dhabi khawatir santainya sanksi ekonomi akan memulihkan kas negara Iran, yang selanjutnya dialokasikan untuk program proksi di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iraq. Israel berbagi kekhawatiran serupa, mengingat Hamas dan Hezbollah terus menerima aliran senjata dan dana dari Teheran meski perundingan berlangsung.
Kedua negara juga membahas inisiatif diplomatik terkoordinasi di forum multilateral, termasuk PBB dan IAEA. Namun, mereka menyepakati langkah konkret hanya bisa diambil melalui sinkronisasi dengan administrasi Donald Trump. Washington tetap menjadi aktor kunci yang mengontrol tekanan ekonomi dan payung keamanan bagi sekutunya di wilayah tersebut.
Dinamika ini menempatkan negara-negara Teluk lain dalam posisi sulit. Arab Saudi dan Qatar cenderung memilih jalur dialog untuk menghindari konfrontasi langsung yang berisiko merusak infrastruktur energi. UEA dengan sikap tegasnya menciptakan retak di dalam GCC, meski di balik layar sejumlah negara Teluk lain diam-diam mendukung tekanan maksimum pada Iran.
Bagi Indonesia, eskalasi ini memiliki implikasi ekonomi nyata. Sebagai negara pengekspor tenaga kerja dan importir energi, ketidakstabilan Teluk Persia berdampak pada harga BBM, nilai tukar rupiah, serta keselamatan ratusan ribu TKI di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri dan BP2MI harus memastikan skema evakuasi darurat tetap siap digerakkan kapan saja.
Di sisi geopolitik, pendekatan UEA-Israel memperkuat blok normalisasi Abraham Accords sebagai balok kekuatan anti-Iran. Tren ini menggeser paradigma keamanan Timur Tengah dari konfrontasi Arab-Israel menuju polarisasi Sunni-Arab versus Syiah-Persia, di mana Indonesia sebagai negara Muslim terbesar perlu menavigasi posisi diplomatik dengan hati-hati.
Masa depan akan bergantung pada kebijakan Trump pasca-pemilu November 2026. Jika Washington memilih jalur tekanan maksimum, koordinasi UEA-Israel akan diperkuat. Sebaliknya, jika administrasi baru mencoba diplomasi baru, Abu Dhabi dan Tel Aviv kemungkinan besar akan menentang keras, bahkan mempertimbangkan opsi militer unilateral.
Saat ini, intelijen kedua negara terus memantau gerakan pengayaan uranium di Fordow dan Natanz. Setiap indikasi pelanggaran batas JCPOA akan memicu respons diplomatik terkoordinasi, yang mungkin diikuti sanksi sekunder yang melibatkan sektor keuangan global — termasuk bank-bank Indonesia yang bertransaksi dengan entitas Iran.