Uni Emirat Arab (UEA) diduga menyewa seorang mantan tentara bayaran asal Israel untuk mengawasi dan mengincar langkah aktivis Muslim ternama di Inggris, Anas Altikriti. Hal ini muncul berdasarkan laporan investigasi ITV News yang mengungkap jaringan pengawasan terorganisir sejak Desember 2016 lalu.
Dalam operasi tersebut, seorang pria berkewarganegaraan ganda Hungaria dan Israel bernama Abraham Golan — yang juga mantan anggota legiun asing Prancis — dikirim ke London dengan biaya ditanggung pihak UEA. Golan dikenal juga sebagai pendiri perusahaan keamanan swasta bernama Spear Operations Group, yang pernah merekrut veteran militer Barat untuk operasi di Yaman.
Altikriti, yang merupakan akademisi, negosiator sandera, serta pemimpin eksekutif Yayasan Cordoba, menjadi sasaran utama operasi ini. Dokumen internal yang ditemukan oleh ITV menunjukkan adanya pemantauan intensif termasuk foto-foto rumah dan kendaraannya, peta rute harian, hingga detail tempat kerjanya.
Lebih khawatir lagi, Golan dikabarkan menawarkan imbalan sebesar £100.00.000 (sekitar Rp1,8 miliar pada 2016) kepada seorang konsultan Inggris untuk membantu mengatur pertemuan dengan Altikriti menggunakan dalih palsu. Namun, konsultan tersebut semakin waspada setelah menyadari niat sebenarnya dari operasi ini.
Di salah satu pertemuan kunci, sumber ITV melaporkan bahwa rekan Golan melakukan gerakan tegas di lehernya saat membahas kemungkinan ancaman terhadap nyawa Altikriti. Gerakan ini membuat para saksi merasa bahwa pengawasan bisa berkembang menjadi rencana pembunuhan.
Meskipun laporan ini menggambarkan dugaan keterlibatan langsung UEA, ITV menegaskan bahwa belum ada bukti nyata berupa perintah eksplisit dari pemerintah UEA untuk membunuh Altikriti. Namun, keterlibatan Golan yang diketahui juga terkait dengan program pembunuhan di Yaman meningkatkan kekhawatiran akan motif serius di balik operasi ini.
Altikriti sendiri menyampaikan rasa jijik setelah mengetahui operasi pengawasannya, terutama karena area sekitar rumahnya — termasuk saat anak-anaknya mas masih kecil — menjadi target pengintipan. Akibatnya, pihak kepolisian kemudian mengunjungi Altikriti dan memberi peringatan akan potensi ancaman nyawa.
Laporan ini juga menyoroti kampanye panjang UEA terhadap kelompok terkait Ikhwanul Muslimin secara global. Sejak 2014, UEA telah menempatkan Yayasan Cordoba di bawah daftar organisasi terlarang, sekaligus meningkatkan tekanan diplomatik terhadap aktivis-aktivis yang dituduh mendukung gerakan tersebut.
Sementara itu, mantan rekan Golan dari Angkatan Laut AS tidak memberikan komentar terkait dugaan ini. Kedutaan Besar UEA di Inggris dan AS juga enggan memberi tanggapan resmi atas temuan investigasi ITV.
Dari sudut pandang hukum, Kementerian Dalam Negeri Inggris enggan berkomentar mengenai isu keamanan dan intelijen, menimbulkan spekulasi mengenai kompleksitas kasus ini dan kemungkinan dampak politiknya.
Sementara itu, Golan menolak memberikan pernyataan detail kepada ITV mengenai dugaan ini, meskipun ia sebelumnya diketahui pernah mengakui perannya dalam operasi pembunuian terarah di Yaman. Ia juga pernah mengakui menerima sanksi dari UEA dalam konteks koalisi militer yang dipimpin Saudi.
Operasi ini juga menyoroti praktik penggunaan tentara bayaran atau kontraktor swasta dalam operasi intelijen lintas benua — sebuah tren yang semakin mengkhawatirkan bagi hak asasi manusia dan keamanan pribadi aktivis di berbagai negara.
Sementara itu, dugaan ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang peran negara-negara teluk dalam pengawasan dan penyabotase terhadap kritikus politik di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti dukungan terhadap gerakan Islamis.
Operasi ini juga menjadi bagian dari pola yang lebih luas: penggunaan alat kekerasan tidak langsung melalui kelompok swasta yang dapat dengan mudah disingkirkan atau disembunyikan di balik statusnya sebagai “konsultan keamanan” atau “penasehat militer”.
Di tengah polemik ini, penting untuk dicatat bahwa kasus ini belum membuktikan adanya komplotan pembunuhan yang nyata, namun cukup menggambarkan betapa rentannya aktivis — terutama yang berada di luar negeri — terhadap pengancaman dari kekuatan yang tidak bertanggung jawab.
Laporan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme keamanan bagi tokoh publik yang menyuarakan kritik terhadap rezim otoriter di berbagai belahan dunia.
Sehingga, meskipun operasi ini tidak berujung pada aksi nyata, dampak psikologis dan politiknya tetap signifikan — baik bagi korban langsung maupun bagi komunitas internasional yang peduli pada kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia.