Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) secara resmi menyatakan tidak terlibat dalam rencana Pemerintah Malaysia untuk memulangkan ribuan pengungsi asal Myanmar. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran mendalam mengenai kondisi keamanan yang terus memburuk di Myanmar pascakudeta militer tahun 2021. UNHCR memperingatkan bahwa negara asal para pengungsi tersebut masih berada dalam cengkeraman konflik bersenjata dan kekerasan yang masif, sehingga pemulangan paksa atau sukarela saat ini tidak memenuhi syarat perlindungan internasional.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia sebelumnya mengumumkan telah merampungkan fase pertama program repatriasi sukarela yang menargetkan 1.476 pengungsi untuk dipulangkan pada 29 September mendatang. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahkan sempat melontarkan rencana pemulangan 5.000 warga Rohingya sebagai respons atas meningkatnya ketegangan sosial dan tekanan dari komunitas lokal terkait kehadiran pengungsi di wilayah Malaysia.
Data UNHCR mencatat per Februari lalu, terdapat sekitar 193.800 pengungsi asal Myanmar di Malaysia dari berbagai latar belakang etnis, termasuk Rohingya dan Chin. Namun, jumlah ini diyakini jauh lebih besar karena banyaknya pengungsi yang tidak terdaftar dalam sistem resmi. Ketidakpastian status hukum ini membuat mereka berada dalam posisi rentan terhadap kebijakan pemerintah yang berubah sewaktu-waktu.
Dalam hukum internasional, terdapat prinsip non-refoulement yang melarang negara mengirim kembali individu ke wilayah di mana hak, kebebasan, atau nyawa mereka terancam. UNHCR menekankan bahwa setiap proses repatriasi wajib dilakukan secara sukarela, berdasarkan keputusan yang matang tanpa paksaan, serta menjamin keselamatan dan martabat pengungsi selama proses tersebut berlangsung.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia sendiri menolak menanggapi kritik dari UNHCR. Mereka bersikeras bahwa seluruh program repatriasi bersifat sukarela. Kendati demikian, aktivis kemanusiaan di lapangan menilai bahwa tekanan sosial dan ketidakjelasan status hidup di pengungsian sering kali membuat para pengungsi merasa tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke negara yang sedang dilanda perang saudara.
Bagi Indonesia, isu ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Sebagai negara yang juga menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya melalui jalur laut, Indonesia kerap menghadapi dilema serupa dalam menyeimbangkan antara kewajiban kemanusiaan dan kapasitas domestik. Ketegangan yang terjadi di Malaysia sering kali menjadi cerminan dari tantangan serupa yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
Analisis kebijakan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pendekatan unilateral tanpa koordinasi dengan badan internasional seperti UNHCR justru dapat memperumit masalah pengungsi regional. Tanpa adanya jaminan keamanan dari pihak otoritas Myanmar, pemulangan ini berisiko menciptakan gelombang pengungsi baru yang justru akan memperpanjang krisis kemanusiaan di kawasan ASEAN.
Para pengamat menilai bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan repatriasi. Stabilitas politik di Myanmar menjadi kunci utama. Selama junta militer masih memicu konflik internal, arus pengungsi akan terus berlanjut, dan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia akan tetap berada di garis depan krisis ini.
UNHCR telah menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan otoritas terkait guna memastikan perlindungan bagi para pengungsi. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda perubahan kebijakan dari pemerintah Malaysia terkait jadwal repatriasi tersebut. Hal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan komunitas pengungsi yang berada di Malaysia.
Ke depan, tren kebijakan penanganan pengungsi di Asia Tenggara diperkirakan akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya populisme domestik. Namun, tanpa mekanisme perlindungan yang kuat, risiko pelanggaran HAM internasional akan terus membayangi setiap kebijakan repatriasi yang diambil secara terburu-buru. Dunia internasional kini menanti apakah Malaysia akan mempertimbangkan kembali langkah tersebut demi keamanan pengungsi yang terdampak.