Tripoli, Libya – Krisis politik berkepanjangan di Libya kini mencapai titik krusial seiring dengan munculnya inisiatif baru yang didukung oleh Amerika Serikat. Upaya diplomatik ini bertujuan untuk mengakhiri perpecahan institusional yang telah lama melumpuhkan negara tersebut, dengan fokus utama pada penyatuan otoritas eksekutif. Inisiatif yang dimotori oleh Massad Boulos, penasihat presiden AS untuk urusan Timur Tengah dan Afrika, ini telah mendapatkan perhatian signifikan di Libya wilayah timur, sekaligus menekan faksi-faksi di wilayah barat untuk segera menentukan sikap.
Strategi yang diusung oleh Washington ini mencakup pembentukan pemerintahan tunggal, integrasi lembaga-lembaga negara, hingga insentif berupa dorongan investasi minyak Amerika. Meskipun Boulos mengklaim bahwa rencana ini merupakan pelengkap dari upaya PBB yang sedang berjalan, inisiatif tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat. Banyak pihak mempertanyakan apakah Washington mampu menjembatani celah ideologis dan kepentingan yang sangat dalam di Libya, atau apakah rencana ini justru akan menambah daftar panjang kegagalan resolusi damai di masa lalu.
Ketegangan politik di Libya Barat sempat mencair ketika Abdul Hakim Belhaj, mantan komandan Dewan Militer Tripoli dan tokoh berpengaruh, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap rencana AS ini. Belhaj, yang kini memimpin Partai al-Watan, mendesak Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang berbasis di Tripoli untuk segera memberikan pernyataan resmi mengenai posisi mereka. Baginya, inisiatif ini adalah kesempatan realistis untuk mengakhiri perpecahan, dengan menekankan bahwa solusi yang bisa diterima jauh lebih baik daripada mengejar kesempurnaan yang mustahil dicapai.
Dukungan Belhaj dianggap memiliki nilai simbolis yang kuat, terutama setelah pasukan dari wilayah timur di bawah komando Khalifa Haftar dan lebih dari 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (HoR) menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan rencana Washington. Anggota HoR, Aisha al-Tabalqi, menilai bahwa keunggulan inisiatif AS terletak pada pendekatannya yang melibatkan dua faksi utama yang memegang kendali riil di lapangan, sehingga meningkatkan potensi stabilitas jangka panjang.
Namun, tidak semua pihak optimis. Mohammed al-Maazab, anggota Dewan Tinggi Negara (HCS), meragukan legitimasi dukungan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah anggota parlemen mengaku nama mereka dicantumkan sebagai pendukung tanpa izin sebelumnya. Al-Maazab menganggap manuver Belhaj hanyalah upaya untuk mengamankan posisi politik dalam struktur pemerintahan masa depan, seraya meragukan bahwa langkah tersebut akan mengubah peta kekuatan secara signifikan.
Di balik layar, para analis Libya terus membedah mekanisme proposal Amerika ini dengan penuh kehati-hatian. Kekhawatiran utama yang muncul adalah bahwa inisiatif ini mungkin hanya akan memperkuat pengaturan pembagian kekuasaan (power-sharing) jangka panjang yang stagnan, alih-alih meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses demokratisasi yang inklusif. Masa depan Libya kini bergantung pada apakah faksi-faksi di Tripoli mampu mengesampingkan ego demi stabilitas nasional atau justru terjebak dalam kepentingan sektarian yang sempit.