Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang pemerintah Indonesia masih berada dalam batas aman meski nilainya telah melampaui Rp8.000 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu pekan ini sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait membengkaknya nominal kewajiban negara.
Menurut Purbaya, besaran utang tidak sepatutnya dinilai hanya dari angka nominal semata. Yang menentukan keberlanjutan fiskal ialah perbandingan antara nilai utang dengan ukuran perekonomian nasional, dalam hal ini produk domestik bruto (PDB). Dengan rasio saat ini di kisaran 40 persen PDB, Indonesia berada jauh di bawah ambang batas 60 persen yang ditetapkan dalam standar internasional Maastricht Treaty.
Kenaikan utang ke level Rp8.000 triliun terjadi di tengah upaya pemerintah membiayai berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. Beban fiskal turut meningkat seiring kebutuhan belanja negara yang ekspansif pasca berbagai gejolak ekonomi global. Masyarakat kerap terkejut melihat angka nominal yang besar, namun bagi otoritas keuangan, rasio terhadap PDB merupakan ukuran yang lebih representatif.
Latar belakang penilaian ini merujuk pada praktik pengukuran kesehatan fiskal yang berlaku secara global. Sebagian besar negara menggunakan rasio utang terhadap PDB untuk menentukan apakah kebijakan pembiayaan masih terkendali. Indonesia sendiri mengadopsi batas 60 persen sebagai acuan prudencial dalam pengelolaan APBN.
Purbaya membandingkan kondisi domestik dengan sejumlah negara maju yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi. Amerika Serikat mencatat rasio di atas 100 persen PDB, Singapura sekitar 175 persen, Jerman lebih dari 60 persen, dan Jepang mencapai sekitar 275 persen. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif konservatif dalam penumpukan utang pemerintah.
Dampak dari persepsi utang yang terjaga ini cukup luas bagi perekonomian Indonesia. Investor domestik maupun asing biasanya memantau rasio utang sebagai salah satu sinyal stabilitas makro. Apabila rasio terjaga, biaya pinjaman negara melalui penerbitan surat utang cenderung lebih murah karena risiko dianggap rendah.
Bagi masyarakat umum, klaim keamanan utang berarti ruang fiskal pemerintah masih memadai untuk menjalankan program kerakyatan tanpa memicu krisis. Namun, tingginya nominal Rp8.000 triliun tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi. Transparansi penggunaan utang menjadi kunci agar kepercayaan publik tidak tergerus.
Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) turut mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Purbaya menegaskan, apabila kapasitas pembayaran utang diragukan, lembaga semacam S&P sudah lebih dahulu menurunkan prospek atau peringkat. Pernyataan itu sekaligus menepis asumsi bahwa fiskal Indonesia berada dalam ancaman gagal bayar.
"Kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja," ujar Purbaya. Ia menambahkan, "Kalau kita dianggap nggak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade." Kutipan tersebut mempertegas keyakinan pemerintah terhadap kapasitas fiskal saat ini.
Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menjaga rasio utang di bawah ambang 60 persen sambil mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satu langkah yang digagas ialah penerbitan Panda Bonds senilai 1 miliar dolar AS untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan. Diversifikasi ini berpotensi menekan ketergantungan pada surat utang konvensional di pasar domestik.
Tren global menunjukkan bahwa negara dengan rasio utang tinggi belum tentu mengalami krisis, asalkan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola fiskal solid. Indonesia perlu konsisten pada disiplin anggaran agar rasio 40 persen saat ini tidak melesat cepat. Penguatan basis pajak akan menentukan apakah utang Rp8.000 triliun menjadi beban atau katalis pembangunan.
Purbaya juga menyoroti bahwa penilaian utang harus proporsional agar tidak memicu kepanikan yang tidak perlu di kalangan pelaku pasar. Penguatan komunikasi publik dari Kementerian Keuangan dinilai penting untuk menjelaskan dinamika fiskal secara berkala. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa angka besar bukan satu-satunya indikator kesehatan negara.
Stabilitas peringkat kredit dan rasio yang terjaga memberi ruang bagi Indonesia menavigasi ketidakpastian ekonomi dunia. Namun, pengalaman negara lain mengajarkan bahwa rasio dapat berbalik arah apabila pertumbuhan melambat secara persisten. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal ke depan harus mengawinkan stimulus pertumbuhan dengan mitigasi risiko utang secara seimbang.