Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, memberikan sinyal kuat mengenai rencana pembangunan permukiman Yahudi baru di wilayah Jalur Gaza. Langkah ini muncul setelah hampir tiga tahun konflik berkepanjangan yang telah meluluhlantakkan infrastruktur serta populasi di wilayah kantong Palestina tersebut. Rencana ini menempatkan masa depan Gaza di titik krusial di tengah kecaman internasional yang terus berdatangan.
Bezalel Smotrich, yang menjadikan partisipasinya dalam koalisi pemerintah bergantung pada kendali atas proyek permukiman, menyatakan bahwa kementeriannya telah menyusun rencana pembangunan tiga permukiman di wilayah Gaza utara. Menurut Smotrich, proyek tersebut kini hanya menunggu lampu hijau dari Netanyahu untuk dapat segera direalisasikan. Pernyataan ini mempertegas ambisi kelompok garis keras dalam pemerintahan Israel untuk menguasai kembali lahan di Gaza.
Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Israel, Channel 14, Netanyahu memberikan respons yang ambigu namun tidak membantah kemungkinan tersebut. Ketika ditanya mengenai potensi pembangunan permukiman, ia memilih untuk tidak memberikan jawaban lugas, sebuah sikap yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai lampu hijau terselubung bagi agenda kelompok sayap kanan. Ketidakpastian ini menciptakan kekhawatiran mendalam terkait nasib warga Palestina yang tersisa.
Secara hukum internasional, permukiman Israel di wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dianggap ilegal. Rencana pendirian permukiman di Gaza dipandang sebagai kelanjutan dari upaya sistematis untuk mengubah demografi wilayah tersebut. Laporan internasional bahkan menyebut adanya upaya 'migrasi sukarela' yang oleh para ahli hukum dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Gaza.
Kondisi di Gaza utara saat ini memprihatinkan setelah kampanye penghancuran massal yang dilakukan oleh militer Israel. Banyak area yang dulunya merupakan permukiman Palestina kini telah rata dengan tanah, menyisakan lahan kosong yang oleh para pendukung permukiman dianggap sebagai 'zona penyangga' yang strategis. Penghancuran infrastruktur sipil secara masif ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengonsolidasikan kontrol atas wilayah tersebut.
Para pengamat politik menilai bahwa narasi mengenai pembangunan permukiman ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik domestik Israel menjelang pemilihan umum. Dengan terus menggaungkan agenda nasionalis, Netanyahu dan Smotrich berusaha mempertahankan basis pendukung mereka. Namun, tindakan ini berisiko memperburuk isolasi diplomatik Israel di panggung global serta memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah mencapai titik nadir di Gaza.