Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, secara tegas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam merealisasikan sistem pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, meskipun konstitusi dan berbagai kebijakan pendukung telah tersedia, tantangan utama saat ini terletak pada efektivitas implementasi di lapangan yang masih memerlukan pengawasan dan evaluasi mendalam dari berbagai pihak.
Dalam keterangannya di Jakarta, Lestari merujuk pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara sekaligus kewajiban negara dalam pembiayaannya. Ia menekankan bahwa efektivitas penggunaan anggaran pendidikan harus terus diawasi agar benar-benar tepat sasaran, terutama dalam menjangkau kelompok rentan yang selama ini masih terkendala akses finansial.
Lebih lanjut, Lestari berharap momentum revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah bergulir di DPR RI dapat menjadi titik balik perbaikan kebijakan pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa pendidikan inklusif merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, sehingga tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam diskusi daring bertajuk 'Menciptakan Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Terjangkau bagi Generasi Indonesia'. Diskusi ini turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan akses pendidikan melalui skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa.
Di sisi lain, pakar pendidikan dan akademisi menyoroti perlunya inovasi dalam tata kelola perguruan tinggi. Penggunaan sistem pembelajaran hibrida dan fleksibilitas skema pembayaran dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan geografis serta meringankan beban ekonomi calon mahasiswa. Pendekatan ini dipandang mampu membuka akses lebih luas bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
Sebagai penutup, para pengamat menekankan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan. Evaluasi berkala terhadap skema pembiayaan dan pemerataan fasilitas pendidikan dianggap sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi bukan lagi menjadi kemewahan, melainkan hak yang dapat dinikmati oleh seluruh generasi penerus bangsa.