Dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, isu ketahanan pangan menjadi sorotan utama. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat kemandirian pangan lokal sebagai langkah strategis mendukung kedaulatan bangsa.
Neni Moerniaeni menyatakan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini memberikan multiplier effect yang positif bagi masyarakat Bontang, terutama dalam menggairahkan sektor pertanian. Antusiasme warga untuk bercocok tanam meningkat pesat karena adanya jaminan penyerapan hasil panen untuk kebutuhan program tersebut.
Selain mendorong partisipasi warga, Pemerintah Kota Bontang juga menjalin kerja sama strategis dengan Bulog melalui skema hibah lahan. Pemanfaatan lahan ini difokuskan untuk pembangunan gudang pangan daerah. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga komoditas pokok dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat, meskipun Bontang merupakan wilayah dengan keterbatasan lahan.
Lebih lanjut, Neni memaparkan bahwa Pemkot Bontang secara rutin menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui operasi pasar berkala. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti beras dan telur.
Inovasi pertanian perkotaan atau urban farming juga menjadi pilar penting di Bontang. Program budidaya tematik yang memanfaatkan pekarangan rumah kini digalakkan secara masif. Bahkan, edukasi pertanian telah menyentuh sektor pendidikan melalui program Smartani Goes To School, yang bertujuan menanamkan kesadaran ketahanan pangan sejak dini kepada generasi muda.
Di sisi lain, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya integrasi sistem pangan di tingkat kota. Ia menyatakan bahwa kota bukan sekadar pusat konsumsi, melainkan pusat logistik dan pengambilan keputusan ekonomi yang harus mampu merespons cepat terhadap gejolak harga maupun gangguan pasokan pangan akibat perubahan iklim atau bencana, demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.