Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Bima, integritas merupakan fondasi utama yang tidak bisa ditawar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama dalam Dialog Otonomi Daerah yang mengusung tema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Kamis (2/7).
Dalam paparannya, Bima menyoroti kompleksitas tantangan yang kini dihadapi para kepala daerah. Ia menyebutkan empat ujian utama yang harus dilalui, yakni dinamika geopolitik global, kewajiban mengawal program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye kepada masyarakat, serta tuntutan untuk beradaptasi dengan algoritma media digital yang bergerak sangat cepat dan dinamis di era keterbukaan informasi saat ini.
Bima menekankan bahwa di tengah tantangan yang berat, kepala daerah dituntut untuk tetap memegang teguh prinsip integritas dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Ia berharap para bupati dapat menyelesaikan masa jabatannya dengan rekam jejak yang baik, melalui kepemimpinan yang inovatif, bersih dari praktik korupsi, serta senantiasa berorientasi pada pelayanan masyarakat yang prima.
Lebih lanjut, Kemendagri mendorong kepala daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui berbagai terobosan inovatif. Bima menyarankan optimalisasi potensi daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta pengembangan sektor-sektor baru seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Sebagai penutup, Wamendagri juga mengajak pemerintah kabupaten untuk mendukung inisiatif strategis, termasuk Program Kepala Desa Masuk Kampus. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam penguasaan data dan perencanaan pembangunan, agar desa mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dari akar rumput.