Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara tegas mendorong agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua melibatkan partisipasi aktif Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan di lapangan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan lancar, mengingat karakteristik geografis dan sosial budaya di wilayah Papua yang unik dan kompleks.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Ribka menekankan pentingnya kebijakan rekrutmen khusus bagi putra-putri daerah. Dengan menempatkan OAP sebagai petugas hingga ke tingkat distrik, diharapkan potensi kendala sosial atau penolakan di lapangan dapat diminimalisir secara signifikan. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses sensus.
Arahan tersebut disampaikan Ribka saat menggelar rapat koordinasi virtual bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dari Kantor Kemendagri, Jakarta. Ia menegaskan bahwa kesuksesan agenda nasional ini memerlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah Papua.
Selain aspek rekrutmen, Wamendagri juga mengusulkan penerapan strategi jemput bola yang selama ini sukses diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Strategi ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar cakupan data sensus menjadi lebih komprehensif dan akurat.
Akurasi data hasil sensus nantinya akan menjadi basis utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data tersebut mencakup aspek krusial seperti penyaluran dana otonomi khusus (otsus), dana alokasi khusus (DAK), serta berbagai program intervensi sosial lainnya. Ribka menyoroti bahwa data yang valid sangat penting untuk mengukur efektivitas program pembangunan pemerintah di Papua agar tidak terjadi bias penilaian publik terkait kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, Kemendagri menyatakan kesiapannya untuk terus memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada BPS hingga Sensus Ekonomi 2026 selesai dilaksanakan. Ribka memastikan jajarannya, termasuk Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, akan terus berkoordinasi guna memastikan hasil sensus dapat dipertanggungjawabkan serta mencerminkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.