Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara tegas mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mulai menerapkan strategi pembiayaan kreatif atau creative financing. Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang semakin ketat. Dalam pandangannya, keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menghentikan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Berbicara dalam Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Jambi, Jumat, Akhmad menekankan bahwa pembiayaan kreatif harus dioptimalkan agar pemerintah daerah mampu menghadirkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang lebih inovatif. Ia menyoroti pentingnya pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap skema pembiayaan tersebut. Hal ini sejalan dengan fungsi utama pemerintah sebagai pelayan publik yang harus mampu menciptakan kemakmuran bagi rakyat dengan cara-cara yang adaptif.
Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif. Ia menuntut para kepala daerah untuk memiliki gaya kepemimpinan yang adaptif, di mana program pembangunan daerah harus diselaraskan secara harmonis dengan kebijakan nasional. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir hambatan yang muncul akibat keterbatasan fiskal di tingkat lokal.
Dalam paparannya, Akhmad juga menekankan pentingnya pengembangan sumber pendanaan baru yang lebih kreatif dan tidak semata-mata bergantung pada transfer dana dari pusat. Inovasi ini sangat diperlukan agar efektivitas pengelolaan fiskal tetap terjaga. Dengan demikian, program-program pembangunan serta pelayanan publik dapat dipastikan tetap berjalan secara optimal meskipun tantangan anggaran sedang dihadapi oleh hampir seluruh daerah.
Workshop yang diselenggarakan di Kota Jambi ini memiliki tujuan strategis untuk memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih transparan dan akuntabel. Prinsip 'value for money' menjadi acuan utama dalam diskusi tersebut, yakni memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan nilai ekonomis, efisiensi yang tinggi, serta dampak efektif yang nyata bagi masyarakat luas.
Menanggapi dorongan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut baik inisiatif pemerintah pusat dalam memperkuat kolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, yang turut memberikan wawasan terkait pentingnya kolaborasi lintas sektor. Diharapkan, pertemuan ini menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk lebih berani berinovasi dalam mengelola keuangan demi kemajuan daerah masing-masing.