Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas domestik. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan yang selama ini masih menjadi tantangan besar bagi stabilitas ekonomi nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Hanif menjelaskan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menyusun peta jalan untuk membangun basis produksi berbagai komoditas pangan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan kedaulatan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan tanpa harus terus-menerus bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Medan. Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma masyarakat yang kerap membandingkan harga pangan dalam negeri dengan harga impor yang cenderung lebih murah, namun berisiko melemahkan posisi petani lokal.
Menurut Hanif, ketergantungan pada produk impor yang murah justru dapat menghambat gairah produksi di tingkat petani. Jika sektor pertanian dalam negeri tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan harga yang adil, maka kemandirian pangan nasional akan sulit terwujud di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan kesejahteraan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui Perum Bulog telah meningkatkan harga penyerapan gabah kering panen (GKP) petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan kenaikan signifikan dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebelumnya yang berada di angka Rp5.500 per kilogram, guna memastikan pendapatan petani tetap terjaga dan mereka memiliki semangat untuk terus melakukan produksi.
Selain penyesuaian harga beli, pemerintah juga memberikan dukungan melalui berbagai insentif produksi pertanian, termasuk pemberian diskon harga pupuk sebesar 20 persen. Langkah-langkah ini diyakini akan memperkuat stok cadangan beras pemerintah yang saat ini telah mencapai 5,1 juta ton, sekaligus memastikan bahwa fondasi kedaulatan pangan Indonesia semakin kokoh di tengah tantangan global.