Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan substansi. Menurutnya, formulasi sukses sebuah kebijakan harus memuat tiga elemen utama: kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi yang efektif, serta kepercayaan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu.
Nezar menegaskan, kebijakan yang dirancang dengan baik belum tentu otomatis dipercaya oleh masyarakat. Perubahan lanskap komunikasi digital membuat pemerintah kehilangan posisi sebagai sumber informasi tunggal. Kondisi ini menuntut pendekatan komunikasi yang adaptif agar setiap arahan negara dapat dipahami dan diterima warga.
Latar belakang pernyataan tersebut bersumber pada transformasi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Dahulu, publik bergantung pada siaran pers humas atau media konvensional untuk memahami program pemerintah. Kini, masyarakat langsung mencari berbagai akun media sosial atau situs daring begitu sebuah peristiwa terjadi, tanpa menunggu rilis resmi.
Perubahan tersebut diperparah oleh algoritma platform yang kerap membentuk persepsi berdasarkan sentimen, bukan fakta. Nezar menjelaskan bahwa mekanisme sistem cenderung menayangkan konten sesuai preferensi suka atau tidak suka pengguna. Akibatnya, muncul ruang gema, polarisasi, dan fenomena pasca-kebenaran yang mengaburkan makna kebijakan.
Konstruksi realitas masyarakat saat ini banyak dimediasi oleh platform digital. Pengalaman langsung kerap tergantikan oleh narasi yang beredar di linimasa, sehingga cara publik menafsirkan sebuah kebijakan bergantung pada framing persepsi tersebut. Dinamika ini menjadi tantangan tersendiri bagi humas pemerintah di Indonesia yang jumlahnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Dampaknya bagi ekosistem di Tanah Air cukup mendalam. Rendahnya kepercayaan publik dapat membuat kebijakan teknologi seperti pembangunan compute cluster atau kecerdasan artifisial nasional berdaulat mendapat penolakan sosial, padahal substansinya mendukung daya saing. Komunikasi yang buruk berisiko memicu misinformasi yang merugikan konsumen digital.
Di sisi lain, praktik komunikasi pemerintah Indonesia masih sering bersifat satu arah. Padahal, Nezar menilai negara seperti Inggris, Taiwan, dan Estonia telah menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi yang partisipatif. Penguasaan terhadap alat analisis seperti social listening dan peringatan dini perlu segera diadopsi secara luas.
Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat sebagai penerima kebijakan serta para kreator konten yang versinya kerap bersaing dengan informasi resmi. Dunia usaha yang membutuhkan kepastian regulasi juga ikut bergantung pada kualitas komunikasi ini. Tanpa kejelasan yang empatik, iklim investasi digital berpotensi terganggu.
Nezar menuturkan, inti dari persoalan komunikasi kebijakan saat ini adalah perebutan kepercayaan. "Yang kita lakukan adalah memperebutkan kepercayaan, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini," ujarnya. Ia menambahkan, jika salah satu unsur lemah, keberhasilan komunikasi akan menghadapi tantangan serius.
Lebih lanjut, dia menekankan integritas informasi sebagai pondasi utama. "Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak kepercayaan," kata Nezar. Pernyataan itu menegaskan peran strategis humas sebagai penerjemah sekaligus jembatan negara dan masyarakat.
Ke depan, pemerintah diarahkan memanfaatkan teknologi untuk membaca dinamika ruang digital secara cepat dan akurat. Sistem peringatan dini diharapkan mampu mengantisipasi potensi krisis, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis AI. Nezar menilai pembelajaran dari negara lain dapat memperkuat model komunikasi yang adaptif dan berorientasi kebutuhan warga.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah harus mengedepankan kecepatan, empati, keterbukaan, dan dialog. Di tengah derasnya arus informasi yang dimediasi algoritma, hanya kejujuran data yang bisa mengembalikan kepercayaan publik. Langkah tersebut menjadi prasyarat sebelum Indonesia benar-benar merealisasikan transformasi digital yang inklusif.