TIRANA, Albania – Ribuan warga Albania kembali memadati ibu kota Tirana pada Sabtu (11/7) dalam aksi unjuk rasa malam ke-42 yang digelar secara berturut-turut. Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama serta menolak proyek pembangunan resor wisata mewah senilai 4,6 miliar dolar AS yang terafiliasi dengan keluarga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Demonstrasi tersebut mencerminkan kebangkitan sentimen publik terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan aset negara dan perlindungan lingkungan hidup.
Gelombang protes yang dijuluki "Revolusi Flamingo" ini bermula dari penolakan terhadap rencana pengembangan kawasan lindung Zvernec menjadi kompleks hotel elit. Para demonstran membawa replika burung flamingo berbahan plastik sebagai simbol bahwa lokasi tersebut merupakan cagar alam penting bagi burung-burung migran, termasuk flamingo yang menjadikan laguna pesisir Laut Adriatik sebagai tempat persinggahan. Selain itu, massa juga mengibarkan bendera nasional dan meneriakkan slogan yang mengecam kepemimpinan Rama serta konser rapper AS Kanye West yang digelar di hari yang sama.
Proyek resor yang digagas oleh investor terkait keluarga Trump direncanakan berdiri di zona lindung Zvernec, sebuah ekosistem laguna yang kaya akan biodiversitas. Aktivis lingkungan memperingatkan bahwa konstruksi masif akan mengancam habitat burung migran dan keseimbangan ekologi pesisir Adriatik. Lebih jauh, pengembang juga berniat mengubah Pulau Sazan yang tidak berpenghuni—dahulu pangkalan militer rahasia era komunis—menjadi destinasi wisata eksklusif, yang memicu kekhawatiran akan militarisasi ruang publik dan hilangnya warisan sejarah.
Kontroversi semakin membesar ketika Perdana Menteri Edi Rama terlihat menerima Kanye West di kantornya sebelum konser berlangsung. Rama kemudian mengunggah video penampilan musisi yang kerap disebut Ye tersebut di media sosial dengan penilaian lima bintang. Kanye West sebelumnya dilarang tampil di sejumlah ibu kota Eropa akibat pernyataan yang dinilai antisemit, sehingga kehadirannya di Tirana dianggap sebagai provokasi terselubung oleh kelompok oposisi dan masyarakat sipil.
Penolakan terhadap proyek ini tidak lagi sekadar soal lingkungan, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol kekecewaan mendalam atas dugaan praktik korupsi di tingkat pemerintahan. Warga menuding Rama tidak transparan dalam proses perizinan dan kemitraan dengan pihak asing. Tuntutan mundur pun menguat karena massa menganggap perdana menteri telah mengorbankan kepentingan nasional demi investasi yang sarat kepentingan politik elit.
Sejumlah warga setempat juga mempertanyakan legalitas perolehan lahan oleh para investor. Mereka mengklaim memiliki dokumen kepemilikan yang sah atas tanah di Zvernec selama puluhan tahun, namun terancam tersingkir oleh skema pembebasan lahan yang tidak adil. Kantor Kejaksaan Antikorupsi Albania (SPAK) telah membuka penyelidikan resmi terkait proses perpindahan kepemilikan lahan, termasuk anomali nilai properti yang melonjak dari 5,5 juta euro menjadi 122 juta euro hanya dalam hitungan bulan.
Lonjakan valuasi yang tidak wajar tersebut memicu spekulasi tentang kemungkinan pencucian uang atau manipulasi pasar properti yang melibatkan aktor transnasional. Bagi Albania yang tengah berupaya menjadi anggota Uni Eropa, skandal ini merupakan batu sandungan serius karena blok tersebut menuntut standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Tekanan internasional diperkirakan akan meningkat seiring dengan sorotan terhadap keterlibatan nama besar asal AS dalam proyek berisiko tinggi itu.
Dari perspektif global, peristiwa di Albania menyoroti tren investasi pariwisata raksasa yang mengabaikan rambu lingkungan dan hak masyarakat lokal. Hal serupa pernah terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana proyek infrastruktur dan resor sering memicu konflik agraria. Penggunaan platform digital oleh pemerintah untuk mempromosikan proyek kontroversial—seperti unggahan Rama—juga menunjukkan bagaimana media sosial menjadi medan pertempuran baru antara narasi resmi dan suara akar rumput.
Ke depan, nasib proyek resor Trump di Albania akan bergantung pada hasil penyelidikan SPAK dan ketahanan politik Edi Rama terhadap gelombang demonstrasi. Jika dugaan korupsi terbukti, hal itu dapat memicu reshuffle besar-besaran atau bahkan pemilu dini. Sementara itu, warga yang tergabung dalam Revolusi Flamingo bersumpah akan terus turun ke jalan hingga tuntutan mereka dipenuhi, menjadikan musim panas ini sebagai babak krusial bagi demokrasi dan kelestarian alam di Albania.