Penduduk lingkungan Jobar di timur Damaskus kini terjebak dalam ketidakpastian membangun kembali rumah mereka yang hancur setelah lebih dari satu dekade perang, sementara pemerintah transisi Suriah memblokir inisiatif swadaya warga dengan alasan ada rancangan pengembangan baru. Ahmad, pria pertengahan 30-an yang enggan menyebut nama lengkap karena posisinya yang sensitif, menunjukkan sisa rumah kakeknya yang roboh di jalan tanah berdebu. Tak jauh dari situ berdiri bekas rumah ibunya dan warung pakaian kecil yang dulu menyangga ekonomi keluarga.
Sebelum konflik meletus pada 2011, Jobar merupakan permukiman padat dan hidup dengan masjid bersejarah serta sinagoga. Kini kawasan itu nyaris mati setelah bertahun-tahun bombardir, serangan udara, dan penggunaan gas kimia. Antara 2012 dan 2018, kelompok pemberontak menguasai sebagian besar Jobar sehingga wilayah ini menjadi garis depan paling sengit. Pasukan pemerintah menghancurkan sekitar 95 persen bangunan lewat serangan beruntun.
Setelah rezim Bashar al-Assad kembali menguasai pinggiran Damaskus pada 2018, warga sipil dilarang masuk. Kelompok oposisi menggali labirin terowongan bawah tanah untuk menghindari serangan udara harian, hingga warga menyebut Jobar sebagai 'Segitiga Bermuda' karena banyak orang tersesat di dalamnya. Kesepakatan evakuasi 2018 memaksa penduduk pergi ke Idlib. Baru pada Desember 2024, setelah pemberontak merebut Damaskus dan Assad melarikan diri ke Rusia, sebagian warga bisa kembali melihat rumah mereka untuk pertama kalinya dalam delapan tahun.
Salem Sawan, 59 tahun, mantan tenaga medis yang akrab disapa Abu Yehya, kini menumpang di suburb tetangga. Punya keinginan kuat pulang, ia terhalang aturan yang melarang warga membangun ulang properti sendiri. Ahmad menunjukkan mulut terowongan besar yang baru ditimbun tanah dan puing. Struktur bawah tanah itu diduga memicu bangunan di atasnya runtuh karena tanah berongga.
Persoalan utama reconstruksi adalah pendanaan. Bank Dunia menaksir biaya pemulihan Suriah mencapai 216 miliar dolar AS, sementara hampir 90 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sanksi internasional yang menjerat rezim lama sudah mulai dilonggarkan pemerintah baru pimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa. Cao Yue dari ODI Global menjelaskan bahwa anggaran publik terbatas sehingga pemerintah mengincar modal swasta asing, terutama dari negara tetangga.
Jejak perusakan juga diperparah pencurian material. Ahmad menunjuk gedung bertingkat yang hilang fasade dan lantainya karena besi beton digondol pencuri. Mohammad Hamsho, mantan rekan bisnis Maher al-Assad, pernah dikenai sanksi AS dan Uni Eropa atas pengayaan dari perang. Perusahaannya dituduh mengekstrak besi dari area hancur untuk pabrik baja. Januari 2026, Hamsho disebut mencapai kesepakatan finansial dengan pemerintah Suriah yang baru.
Pejabat setempat hanya bilang ada 'rencana untuk kawasan' tanpa merinci kepada warga. Laporan media menyebut proyek berskala asing di Jobar bisa menghasilkan 21 miliar dolar dan 200.000 lapangan kerja karena dekat pusat Damaskus. Namun skema itu hanya menjamin warga 50 persen rumah lama dan 30 persen lahan pertanian. Kemunculan rancangan itu memicu amarah dewan lokal dan aktivis.
Bagi Indonesia, drama Jobar menyingkap risiko privatissasi lahan pasca-konflik yang kerap menggusur warga asli demi investor. Pengalaman serupa terlihat pada proyek revitalisasi di beberapa kota besar kita di mana pemukiman warga kecil bergeser untuk apartemen mewah. Mauricio Vazquez dari ODI menekankan bahwa pemulihan bukan sekadar bata, melainkan membangun masyarakat yang lebih baik lewat layanan pendidikan, sanitasi, air, dan listrik.
Abu Yehya membayar perang dengan cedera punggung parah dan dua cakram hernia. Ia tak sanggup mengangkat satu kilogram pun, apalagi mayat seperti saat bertugas dulu. Ia siap berpikir cara membangun rumah, namun aturan melarangnya. Benturan antara warga dan negara inilah inti perebutan masa depan Suriah.
Ke depan, pemerintah transisi harus memilih antara pertumbuhan kapital atau keadilan sosial. Jika skema 50 persen diterapkan kaku, stabilitas politik bisa terancam karena ratusan ribu warga merasa dirampas. Sebaliknya, tanpa investor swasta, reruntuhan Jobar akan tetap menjadi simbol kegagalan rekonsiliasi nasional.
Proyek percontohan di Jobar berpotensi jadi preseden hukum properti untuk seluruh Suriah. Negara lain dengan konflik serupa, termasuk di Timur Tengah, akan mengamati apakah model ini melindungi warga atau sekadar menguntungkan elit baru.