Internasional

Xi Jinping: Kecerdasan Buatan Jangan Dikuasai Satu Negara

Ringkasan

  • Xi Jinping di Shanghai, 17 Juli 2026, menolak dominasi AI oleh satu negara dan serukan kerja sama global.

Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak boleh dikuasai oleh satu negara saja saat membuka World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai pada Jumat, 17 Juli 2026. Seruan itu disampaikan sebagai ajakan untuk memperkuat kerja sama internasional di tengah pesatnya pertumbuhan sektor yang kini memicu kekhawatiran keamanan global.

Xi hadir langsung di pembukaan konferensi tahunan yang menjadi barometer arah industri AI Tiongkok. Di hadapan pejabat, peneliti, dan pelaku industri dari berbagai negara, ia menekankan bahwa pengembangan AI seharusnya menjadi simfoni kerja sama internasional, bukan pertunjukan solo satu negara. Pernyataan tersebut muncul ketika ketegangan teknologi antara Washington dan Beijing semakin memengaruhi akses terhadap infrastruktur komputasi mutakhir.

Ketegangan itu berakar pada pembatasan yang diberlakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap impor teknologi Tiongkok dengan alasan keamanan nasional. Di sisi lain, perselisihan antara pemerintah AS dan lab AI domestik memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan akses terhadap teknologi paling canggih. Tiongkok, melalui investasi negara yang masif, menjadikan AI sebagai pilar strategis kebijakan industri mereka.

Dalam dua tahun terakhir, konsumsi harian token—satuan pemakaian AI—di Tiongkok melonjak seribu kali lipat. Nilai pasar AI negara itu mencapai 1,2 triliun yuan atau sekitar 177 miliar dolar AS pada 2025, dengan proyeksi pertumbuhan lebih dari 30 persen tahun ini. Angka tersebut mencerminkan betapa cepatnya adopsi teknologi ini ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok.

Tiongkok kini memimpin dunia dalam pengajuan paten kecerdasan buatan generatif. World Intellectual Property Organisation mencatat lebih dari 43.000 pengajuan paten dari negara tersebut pada kurun 2024 hingga 2025. Pencapaian itu mempertegas posisi Tiongkok sebagai kompetitor paling komprehensif bagi AS, yang masih unggul di bidang chip canggih dan infrastruktur komputasi frontier.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan karena negeri kita turut menandatangani pembentukan kelompok kerja sama antarpemerintah untuk AI bersama 29 negara lain, termasuk Rusia dan Pakistan, sehari sebelum pidato Xi. Organisasi World Artificial Intelligence Cooperation Organization yang berkantor pusat di Shanghai itu bertujuan memastikan pengembangan AI berjalan sehat dan teratur. Keikutsertaan Indonesia membuka peluang akses terhadap ekosistem open-source Tiongkok yang lebih murah dibanding sistem tertutup AS.

Perusahaan asing seperti Siemens mulai mengadopsi model AI open-source Tiongkok karena performa, biaya rendah, dan fleksibilitas kustomisasi. Hal serupa berpotensi menarik minat startup Indonesia yang selama ini bergantung pada layanan tertutup seperti OpenAI atau Anthropic. Penggunaan model lokal Tiongkok dapat menekan biaya operasional sekaligus memberi ruang bagi pengembangan produk yang disesuaikan dengan bahasa dan konteks Nusantara.

Di atas kertas, WAIC tahun ini menampilkan lebih dari 1.000 perusahaan teknologi Tiongkok dan sekitar 3.000 produk, mulai dari sistem semikonduktor hingga ponsel dengan agen AI otonom. MiniMax meluncurkan model M3, sementara Huawei memamerkan arsitektur Atlas 950 untuk pembelajaran dan penalaran. Moonshot AI juga merilis Kimi K3 yang diklaim mampu menyaingi model terbaik AS.

Xi menekankan pentingnya regulasi, pemantauan teknologi, serta sistem peringatan dini agar AI selalu berada di bawah kendali manusia. "Kita harus bersama-sama menolak perluasan berlebihan konsep keamanan nasional di bidang AI atau menempatkan keamanan satu negara di atas negara lain," ujarnya. Pendekatan berpusat pada manusia (people-centric) menjadi kata kunci dalam visi yang ditawarkan Tiongkok.

Poe Zhao dari publikasi analisis Hello China Tech menyebut WAIC sebagai ajang paling krusial untuk memahami arah industri AI Tiongkok. "Amerika Serikat mempertahankan keunggulan jelas di chip maju, infrastruktur komputasi frontier, dan pengembangan model paling padat modal. Namun Tiongkok adalah kompetitor terdekat dan paling komprehensif," kata Zhao. Tema tahun ini, menurutnya, adalah transisi dari model AI ke sistem yang dapat diterapkan secara masif.

Ke depan, kolaborasi melalui organisasi yang berbasis di Shanghai akan menguji komitmen negara-negara berkembang dalam mengambil bagian dari rantai nilai AI global. Agensi otonom dan integrasi AI ke perangkat konsumen diprediksi menjadi standar baru yang mempercepat disrupsi di sektor layanan. Indonesia perlu menyiapkan regulasi dan talenta agar tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga bagian dari ekosistem penentu arah teknologi tersebut.

Langkah Tiongkok mempromosikan kerja sama multipolar di AI juga akan memengaruhi dinamika geopolitik teknologi di Asia Tenggara. Jika akses terhadap model open-source terus meluas, kesenjangan kapabilitas AI antarnegara bisa menyusut. Konferensi Shanghai tersebut menandai babak baru di mana penguasaan teknologi tak lagi didikte oleh satu kekuatan tunggal.

Mengapa Ini Penting

Posisi Indonesia sebagai penandatangan organisasi AI yang digagas Tiongkok memberi akses strategis ke ekosistem terbuka yang lebih terjangkau, namun memunculkan risiko ketergantungan teknologi pada kekuatan luar. Kerja sama ini dapat mempercepat adopsi AI di sektor publik dan UMKM dalam negeri tanpa beban lisensi raksasa AS. Di sisi lain, absennya kerangka perlindungan data yang setara membuat masyarakat Indonesia rentan terhadap eksploitasi model asing. Arah multipolar AI seperti yang digagas Xi berpotensi menggeser hegemoni teknologi Barat, tetapi menuntut kedaulatan digital kita dipertegas melalui regulasi presisi.

Sumber Asli
Channel NewsAsia
Tanggal
17 Juli 2026
Waktu Baca
5 menit