Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba di New Delhi pada Sabtu (12/9) untuk menghadiri pertemuan puncak BRICS. Kehadirannya menjadi sorotan utama, tidak hanya karena status Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global, tetapi juga karena ini merupakan kunjungan pertamanya ke India sejak 2019. Pertemuan dua hari ini mempertemukan para pemimpin dari 11 negara anggota di tengah pusaran konflik geopolitik yang mendalam, mulai dari perang di Ukraina hingga situasi keamanan di Timur Tengah.
Kunjungan Xi Jinping menjadi langkah krusial dalam upaya mencairkan hubungan yang sempat membeku antara dua negara dengan kekuatan nuklir tersebut. Sejak bentrokan mematikan di perbatasan Himalaya pada 2020, hubungan Beijing dan New Delhi berada di titik nadir. Meski demikian, langkah-langkah pemulihan seperti pembukaan kembali rute penerbangan dan pemberian visa telah menunjukkan sinyal perbaikan bertahap. Beijing menyatakan kesiapannya untuk memperkuat komunikasi dan menangani perbedaan secara bijak, meski sengketa wilayah di perbatasan sepanjang 3.500 kilometer tetap menjadi tantangan laten yang belum terselesaikan.
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah pertemuan empat mata antara Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Para analis memprediksi kedua pemimpin akan berusaha mencapai 'panen substansial' terkait isu perbatasan. Namun, tantangan tetap ada karena adanya pengerahan militer besar-besaran di kedua sisi perbatasan. Ketidakpercayaan mendalam serta defisit perdagangan yang terus melebar menjadi hambatan nyata dalam mempererat kemitraan strategis antara kedua raksasa Asia ini.
Di sisi lain, BRICS kini menghadapi tantangan identitas. Blok yang awalnya dibentuk untuk menjadi penyeimbang kekuatan Barat ini kini justru terjebak dalam perpecahan internal terkait konflik di Timur Tengah. Kehadiran pemimpin Iran, Presiden Masoud Pezeshkian, yang menyoroti tekanan militer dari Amerika Serikat dan Israel, menambah kompleksitas agenda. Keanggotaan negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang memiliki posisi beragam terhadap konflik tersebut, membuat kesepakatan bersama menjadi sangat sulit dicapai.
Harsh V Pant dari Observer Research Foundation menilai bahwa ekspansi BRICS yang sebelumnya dianggap sebagai pencapaian besar, kini justru menjadi beban bagi kohesi blok tersebut. Ketidakmampuan menteri luar negeri BRICS untuk menyepakati pernyataan bersama pada pertemuan Mei lalu menjadi bukti nyata bahwa perbedaan kepentingan nasional kini mendominasi narasi blok ekonomi ini.
Bagi Indonesia, dinamika di dalam BRICS memiliki implikasi yang cukup signifikan. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus memantau perkembangan blok ini. Ketidakstabilan di dalam BRICS, terutama terkait krisis energi dan gejolak perdagangan global, dapat memengaruhi rantai pasok nasional. Jika blok ini terpecah oleh konflik regional, efektivitas BRICS dalam mendorong arsitektur keuangan global yang adil bagi negara berkembang akan semakin dipertanyakan.
Situasi ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar. Pemerintah Indonesia harus mampu menavigasi kepentingan ekonomi nasional tanpa terjebak dalam rivalitas geopolitik yang semakin tajam. Ketergantungan pada Rusia dalam hal energi, sebagaimana yang dilakukan India, adalah contoh nyata bagaimana negara berkembang terpaksa mengambil langkah pragmatis di tengah tekanan global yang masif.
Pradeep Taneja, pakar hubungan Tiongkok-India dari University of Melbourne, menegaskan bahwa hubungan antarmanusia dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari stabilitas keamanan. Selama ada pengerahan pasukan di perbatasan, hubungan bilateral akan selalu berada dalam bayang-bayang ketegangan. Hal ini menjadi pengingat bagi kawasan Asia Tenggara agar tetap mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perselisihan wilayah demi menjaga stabilitas kawasan.
Ke depannya, BRICS diprediksi akan terus berjuang mencari titik temu di tengah diversifikasi kepentingan anggotanya. Tren ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju multipolaritas yang lebih kacau, di mana keselarasan ideologi tidak lagi menjadi penentu utama dalam kerja sama internasional. Pragmatisme ekonomi akan menjadi kompas utama bagi negara-negara anggota untuk bertahan di tengah turbulensi global.
Langkah selanjutnya bagi BRICS adalah membuktikan apakah mereka mampu melampaui sekadar retorika politik. Jika blok ini gagal memberikan solusi konkret terhadap krisis energi dan ekonomi yang dirasakan anggotanya, bukan tidak mungkin pengaruhnya akan memudar. Dunia akan terus mengamati apakah pertemuan di New Delhi ini mampu menghasilkan kompromi yang mampu meredam ketegangan atau justru mempertegas garis demarkasi di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.