Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 24 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10). Salah satu anggota yang dilantik, Agum Gumelar, menegaskan komitmennya untuk memberikan masukan komprehensif agar setiap langkah kebijakan yang diambil oleh kepala negara berjalan lebih terarah dan terukur bagi kepentingan bangsa.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 107/P/2026. Formasi Wantimpres kali ini diisi oleh sejumlah tokoh senior dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, tokoh agama, hingga praktisi bisnis. Pratikno dipercaya memimpin lembaga ini sebagai ketua, didampingi Hatta Rajasa sebagai wakil ketua dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris.
Agum Gumelar memandang peran Wantimpres sangat krusial dalam menyaring berbagai isu strategis nasional. Baginya, keberadaan dewan ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk memastikan presiden memiliki perspektif yang matang sebelum memutuskan kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat.
Menurut Agum, ruang lingkup masukan yang akan diberikan tidak terbatas pada satu sektor saja. Ia menekankan bahwa persoalan politik, ekonomi, budaya, ideologi, hingga dinamika kehidupan masyarakat merupakan bagian integral dari tugas Wantimpres untuk dicermati secara mendalam.
Langkah ini diambil di tengah tantangan global yang kian kompleks, yang menuntut pemerintah untuk lebih responsif namun tetap berpijak pada perencanaan yang matang. Dengan melibatkan tokoh-tokoh dengan rekam jejak mumpuni, pemerintah berupaya memperkuat basis pengambilan keputusan agar tidak terjadi diskoneksi antara kebijakan di pusat dan kebutuhan riil di lapangan.
Komposisi anggota Wantimpres yang beragam, termasuk nama-nama seperti Shinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Chairul Tanjung, hingga Rocky Gerung, menunjukkan upaya pemerintah untuk merangkul berbagai spektrum pemikiran. Keberagaman latar belakang ini diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif dan multidimensi terhadap setiap isu nasional yang muncul.
Bagi publik, pelantikan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari lintas kelompok. Harapannya, kebijakan yang lahir nantinya lebih inklusif dan mampu menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dari sisi kesejahteraan ekonomi maupun keadilan sosial.
Namun, efektivitas Wantimpres dalam memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan presiden tetap menjadi sorotan. Publik akan mengamati sejauh mana masukan dari para tokoh senior ini diakomodasi dalam kebijakan konkret, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Agum Gumelar optimistis bahwa sinergi antara Wantimpres dan presiden akan menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih stabil. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya adalah memastikan seluruh kebijakan tetap berada pada koridor yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik.
Ke depan, Wantimpres diharapkan mampu menjadi jembatan bagi berbagai aspirasi masyarakat yang mungkin luput dari pengamatan langsung presiden. Dengan pola komunikasi yang intensif, lembaga ini dituntut untuk proaktif dalam memetakan potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis besar.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa peran lembaga penasihat ini akan semakin vital seiring dengan kompleksitas tantangan domestik. Apakah Wantimpres mampu menjaga objektivitas di tengah tekanan politik, atau justru hanya akan menjadi legitimasi bagi kebijakan pemerintah, masih menjadi pertanyaan yang akan terjawab melalui kinerja mereka dalam beberapa waktu ke depan.
Secara keseluruhan, pelantikan ini menandai dimulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan era Prabowo. Keberhasilan Wantimpres dalam memberikan pertimbangan yang tajam dan taktis akan menjadi indikator utama efektivitas pemerintahan dalam menjalankan roda pembangunan nasional secara terukur dan berkelanjutan.