Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengajukan kebijakan insentif fiskal yang ditujukan bagi pengembangan infrastruktur pengisian dan penukaran baterai motor listrik di wilayah di luar Pulau Jawa. Langkah ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan distribusi stasiun pengisian saat ini yang masih sangat menguntungkan Jawa, sementara sebagian besar wilayah lain belum siap secara komersial untuk mendukung investasi besar. Menurut Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive AISMOLI, kebijakan serupa pernah berhasil diterapkan di China sebagai strategi untuk memperluas pasar dan percepatan adopsi kendaraan listrik di daerah dengan infrastruktur tertinggal.
Hingga Maret 2026, pemerintah mencatat sebanyak 4.892 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah beroperasi di 3.163 titik di seluruh Indonesia. Namun, hanya sejumlah kecil yang tersebar di luar Jawa. Pada sisi lain, Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) juga mengalami pola yang sama. Dari total 1.907 unit yang tersebar, 1.480 berada di Jawa, sementara sisanya tersebar tipis ke Sumatera (238), Bali (120), Sulawesi (48), Kalimantan (20), dan hanya satu unit di Nusa Tenggara. Pola ini memperkuat argumen AISMOLI bahwa insentif pemerintah diperlukan agar infrastruktur tidak hanya mengikuti pusat pertumbuhan, tetapi juga mendukung wilayah dengan potensi belum terrealisasi.
Riniwaty menekankan bahwa dari sudut pandang bisnis, investasi infrastruktur biasanya menargetkan wilayah dengan volume pengguna tinggi demi keekonomian operasional. Namun, ia menambahkan, kehadiran infrastruktur sebelum permintaan dapat menjadi pendorong kuat bagi calon pengguna untuk beralih ke motor listrik. Dengan demikian, insentif fiskal yang diusulkan bukan hanya untuk mendorong keuntungan bagi pelaku industri, tetapi juga untuk menciptakan kondisi pasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan di jangka panjang.
AISMOLI juga menekankan peran penting pemerintah dan PT PLN (Persero) sebagai penggerak pasar di wilayah yang belum memiliki basis pengguna yang signifikan. Di luar Jawa, terutama di daerah dengan surplus energi terbarukan seperti Sumatera dan Sulawesi, potensi untuk mengembangkan model bisnis pengisian berbasis listrik terbarukan cukup besar. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang jelas, investor cenderung enggan untuk memasuki pasar yang dianggap belum matang.
Dukungan pemerintah melalui insentif fiskal dapat menjadi jembatan bagi industri swasta untuk berinvestasi di wilayah dengan risiko tinggi namun potensi besar. Selain itu, hal ini juga selaras dengan visi nasional untuk mencapai emisi nol di sektor transportasi, yang menuntut partisipasi yang merata dari seluruh wilayah, bukan hanya pusat-pusat ekonomi yang sudah berkembang.
Dari perspektif pengguna akhir, keberadaan infrastruktur yang tersebar merata dapat meningkatkan kepercayaan untuk beralih dari motor bensin ke motor listrik. Banyak warga luar kota yang masih ragu karena khawatir tidak menemukan tempat pengisian saat melakukan perjalanan jarak jauh. Dengan insentif yang tepat, infrastruktur dapat berkembang lebih cepat dari sekadar mengikuti pola pertumbuhan pengguna yang ada.
AISMOLI juga menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada insentif pembelian kendaraan, tetapi juga pada pembangunan ekosistem jangka panjang. Tanpa infrastruktur pendukung, program subsidi bisa saja menghasilkan lonjakan adopsi yang tidak berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat menciptakan beban baru bagi jaringan listrik dan pengelolaan limbah baterai di masa depan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum merespons resmi terkait usulan insentif fiskal ini. Namun, dukungan serupa pernah diberikan dalam bentuk insentif pembelian motor listrik, yang kemudian diamendemen pada awalnya. Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah dialog antara pemerintah, AISMOLI, dan pelaku industri untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan proyeksi pertumbuhan sektor kendaraan listrik yang terus meningkat, kebijakan insentif fiskal untuk infrastruktur di luar Jawa dapat menjadi katalis bagi transformasi energi yang lebih adil dan merata. Jika dilaksanakan dengan tepat, langkah ini tidak hanya mendukung target nasional emisi nol, tetapi juga membuka peluang baru bagi perekonomian lokal di berbagai daerah yang belum terlayani dengan baik oleh infrastruktur kendaraan listrik.
AISMOLI juga menegaskan pentingnya regulasi yang jelas terkait insentif dalam pembelian motor listrik. Tanpa aturan yang konsisten, industri akan kesulitan merencanakan investasi jangka panjang, sementara konsumen akan kebingungan menilai keputungan beralih ke kendaraan listrik.
Sementara itu, pengamat sebelumnya pernah menyampaikan bahwa subsidi motor listrik dapat berperan sebagai pendorong utama bagi penguatan industri nasional secara keseluruhan. Dengan dukungan fiskal yang tepat, industri lokal dapat bersaing lebih baik, sementara pasar domestik yang lebih luas dapat mendorong inovasi dan efisiensi biaya produksi.
Dari sudut pandang geopolitik energi, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik berkat sumber daya alami seperti nikel dan lithium. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, infrastruktur dukung seperti pelabuhan pengisian dan pusat pengolahan baterai harus tersebar tidak hanya di pulau Jawa, tetapi juga di daerah dengan akses ke sumber mineral alami tersebut.
AISMOLI mengakui bahwa kualitas produk merupakan faktor kunci agar insentif dapat berdampak optimal. Jika motor listrik lokal tidak kompetitif dalam hal performa, daya tahan, dan harga, maka insentif akan hanya menguntungkan impor, bukan industri dalam negeri. Oleh karena itu, dukungan pemerintah harus dilengkapi dengan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal.
Sementara itu, langkah-langkah lain yang dapat diambil termasuk kolaborasi antara pemerintah dan PLN untuk mengembangkan tarif listrik khusus bagi stasiun pengisian, serta program pelatihan bagi teknisi di daerah agar layanan pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan secara lokal tanpa ketergantungan pada tenaga ahli dari luar.
Dengan semua faktor di atas, jelas bahwa kebijakan insentif fiskal yang diusulkan AISMOLI bukan hanya soal angka atau subsidi, tetapi bagaimana Indonesia dapat membangun ekosistem kendaran listrik yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global. Jika berhasil, langkah ini dapat menjadi fondasi bagi industri transportasi hijau yang lebih kuat di masa depan.
AISMOLI juga menyampaikan bahwa insentif fiskal harus didampingi oleh kebijakan harmonisasi pajak antar daerah agar investasi tidak terhambat karena regulasi yang berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten. Konsistensi kebijakan akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi pelaku industri yang ingin berinvestasi di wilayah luar Jawa.
Sementara itu, dari sisi keuangan negara, penggunaan insentif fiskal perlu dilakukan secara strategis dan terukur dampaknya. Pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan agar program tidak hanya berjalan sesuai anggaran, tetapi juga mencapai tujuannya untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur kendaraan listrik antar wilayah.
Akhir kata, dengan komitmen semua pihak — pemerintah, industri, dan masyarakat — kebijakan insentif fiskal yang diusulkan AISMOLI dapat menjadi langkah konkret menuju Indonesia yang lebih berkelanjutan dan adil secara energi. Infrastruktur yang tersebar merata tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal keputusan kebijakan yang bijak dan inklusif.