Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun mengambil langkah progresif dalam membenahi wajah permukiman kumuh sekaligus memperkuat akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Strategi ini terbukti efektif setelah otoritas setempat berhasil merelokasi warga dari bantaran Sungai Karang Mumus ke hunian yang lebih manusiawi, serta mengintegrasikan sistem pendidikan melalui sekolah terpadu unggulan.
Salah satu potret keberhasilan program tersebut terlihat pada penanganan warga di Kecamatan Sungai Pinang. Pada April 2026, pemerintah melakukan evakuasi terhadap keluarga yang menempati gubuk tanpa aliran listrik dan berada di zona rawan banjir. Langkah ini tidak sekadar memindahkan warga, melainkan memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dengan menanggung biaya sewa, sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Persoalan hunian di Samarinda memang menjadi tantangan kompleks karena melibatkan aspek tata ruang dan ketahanan bencana. Untuk menyelesaikannya, Andi Harun menginisiasi program Rekonsiliasi Permukiman dan Tanah. Melalui pendekatan ini, pemerintah mendorong warga yang memiliki lahan lebih luas untuk berbagi dengan tetangga yang lahannya terbatas, sehingga memungkinkan pembangunan hunian tipe 36 yang tertata rapi di lokasi bekas kebakaran atau kawasan kumuh.
Regulasi menjadi pondasi utama dalam kebijakan ini. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 yang diterbitkan pada Januari 2025 menjadi payung hukum bagi pedoman perbaikan rumah tidak layak huni. Regulasi ini memberikan kepastian bagi warga, seperti yang dirasakan oleh Jumianah, seorang pengemudi ojek daring di Kelurahan Gunung Lingai, yang kini memiliki rumah lebih aman berkat bantuan material dan tenaga tukang dari pemerintah daerah.
Di sektor pendidikan, Samarinda juga menunjukkan lompatan signifikan. Pembangunan Sekolah Terpadu Samarinda menjadi instrumen utama untuk menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi masyarakat. Sekolah ini tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga kurikulum yang berfokus pada penguasaan bahasa Inggris, STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), serta pendidikan karakter sebagai bekal generasi muda.
Untuk menjamin pemerataan, pemerintah daerah memperketat tata kelola penerimaan murid baru. Kebijakan rayonisasi yang dikombinasikan dengan pengawasan ketat pada jalur domisili dan afirmasi menjadi kunci untuk meminimalisasi kesenjangan akses pendidikan antarkawasan di Samarinda.
Upaya terintegrasi ini membuahkan apresiasi nasional. Pemerintah Kota Samarinda meraih juara II dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan. Penghargaan ini memberikan tambahan modal berupa alokasi 250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 5 miliar serta insentif fiskal pendidikan sebesar Rp 1,5 miliar.
Bagi masyarakat Indonesia secara umum, model kebijakan Samarinda ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam penataan ruang kota. Seringkali, program pemerintah gagal karena mengabaikan aspek sosial dan kedekatan warga dengan pusat ekonomi mereka. Dengan skema rekonsiliasi, pemerintah mampu menata kota tanpa harus mematikan denyut ekonomi rakyat kecil.
Andi Harun menegaskan bahwa setiap rupiah dari insentif fiskal dan kuota renovasi rumah akan langsung dikembalikan kepada masyarakat. Fokus ke depan adalah memperluas jangkauan program bedah rumah, meskipun tantangan kebutuhan hunian layak di Samarinda masih cukup besar mengingat luasnya kawasan permukiman yang memerlukan peremajaan.
Keberhasilan ini menjadi tantangan bagi kota-kota lain di Indonesia untuk mulai mengadopsi pendekatan berbasis data dan regulasi yang jelas. Integrasi antara perbaikan fisik perumahan dengan peningkatan kualitas pendidikan menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Ke depannya, keberlanjutan program ini akan diuji oleh seberapa konsisten pemerintah daerah dalam menjaga transparansi distribusi bantuan. Sinergi antara pemerintah pusat melalui BSPS dan inisiatif lokal diharapkan dapat menjadi prototipe bagi kota-kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis serupa.
Dengan komitmen yang kuat, Samarinda kini berada di jalur yang tepat untuk menciptakan lingkungan urban yang lebih tangguh dan inklusif. Transformasi ini membuktikan bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, jika dikelola dengan manajemen yang baik, akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi stabilitas sosial dan kemajuan ekonomi daerah.