Seorang aktivis perempuan asal Iran yang menggunakan nama samaran Nika mengalami nasib tragis setelah dideportasi oleh otoritas Amerika Serikat. Alih-alih mendapatkan perlindungan suaka atas ancaman nyawa yang ia hadapi di tanah kelahirannya, Nika justru dikirim ke Republik Afrika Tengah, sebuah negara yang belum pernah ia kunjungi dan dianggap memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah oleh pemerintah AS sendiri.
Nika menghabiskan masa mudanya sebagai penggerak aksi protes antipemerintah di Iran. Pengalaman pahit kehilangan rekan-rekan seperjuangan yang tewas atau mendekam di balik jeruji besi membuatnya mencari perlindungan di Amerika Serikat. Ia meyakini bahwa kembali ke Iran berarti menjemput maut di tangan rezim yang ia lawan selama bertahun-tahun.
Situasi ini bermula dari memanasnya tensi geopolitik antara Washington dan Teheran. Awal tahun ini, gelombang demonstrasi besar di Iran ditanggapi dengan penumpasan berdarah oleh otoritas setempat. Ketegangan memuncak saat AS dan Israel melancarkan operasi militer yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Nika sempat menaruh harapan besar bahwa perubahan rezim akan membuka jalan baginya untuk pulang, namun kenyataan justru berkata lain.
Setelah sempat menghirup udara bebas di California pasca-penahanan di pusat imigrasi, Nika dipanggil untuk sebuah pertemuan rutin pada Juni lalu. Tanpa disangka, pertemuan tersebut menjadi momen penangkapannya. Berdasarkan dokumen yang ditinjau, otoritas AS telah memutuskan deportasinya berminggu-minggu sebelumnya. Tiga hari berselang, ia diborgol dan diterbangkan bersama 17 migran lain dari berbagai negara, menyadari tujuan akhirnya hanya melalui layar di sandaran kursi pesawat.
Kebijakan deportasi ini mencerminkan pergeseran drastis di bawah pemerintahan Donald Trump yang memprioritaskan deportasi massal. Stephen Miller, Deputi Kepala Staf Gedung Putih, secara terbuka menyatakan bahwa pintu suaka AS kini tertutup rapat. Pemerintah bahkan mengambil langkah kontroversial dengan menandatangani kesepakatan pemindahan migran ke negara ketiga, meskipun mereka memiliki putusan perlindungan dari hakim yang melarang pemulangan ke negara asal yang berisiko tinggi.
Keterlibatan Republik Afrika Tengah dalam skema ini disinyalir berkaitan dengan aliran dana bantuan dari AS. Tercatat, Washington mengucurkan US$85 juta untuk operasi Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan tambahan US$50 juta untuk dana kemanusiaan di negara tersebut. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang memicu spekulasi bahwa dana tersebut merupakan imbalan bagi Bangui untuk menampung para deportan yang tidak diinginkan AS.
Bagi pembaca di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat nyata mengenai betapa rapuhnya posisi pencari suaka di tengah dinamika politik global. Indonesia, sebagai negara yang bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, memiliki posisi unik dalam menangani migran dan pengungsi. Meskipun Indonesia sering menjadi negara transit, isu deportasi paksa ke negara ketiga yang berbahaya menjadi preseden yang patut dicermati oleh para pegiat hak asasi manusia di tanah air.
Kondisi Nika di Bangui saat ini sangat memprihatinkan. Selama dua bulan terakhir, ia lebih banyak bersembunyi karena ketakutan akan ancaman keamanan, mulai dari pemerasan oleh oknum polisi hingga serangan penyakit malaria. Pemerintah AS bahkan secara resmi mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke sana dan menyarankan mereka meninggalkan sampel DNA untuk keperluan identifikasi jika terjadi hal buruk.
"Saya tidak percaya saya ada di sini. Sungguh, bagi saya ini sulit dipercaya," ungkap Nika dalam sebuah kesempatan. Ketidakpastian menyelimuti masa depannya karena izin tinggal yang diberikan hanya berlaku selama tiga bulan. Kekhawatiran akan pemulangan paksa semakin meningkat seiring dengan masuknya kelompok deportan kedua yang berjumlah 31 orang pada akhir Juli.
Tim kuasa hukum Nika saat ini tengah menempuh jalur hukum federal untuk menggugat keputusan tersebut. Mereka mendesak agar klaim suaka Nika dibuka kembali dan ia diizinkan untuk kembali ke AS. Langkah ini menjadi satu-satunya harapan bagi Nika untuk keluar dari jerat pengasingan yang tidak ia kehendaki.
Ke depan, tren deportasi massal yang melibatkan negara ketiga sebagai penampung sementara diperkirakan akan terus berlanjut. Kebijakan ini menciptakan preseden hukum internasional baru di mana negara-negara maju memindahkan tanggung jawab kemanusiaan ke negara berkembang dengan kompensasi finansial tertentu. Fenomena ini tidak hanya menantang integritas sistem suaka global, tetapi juga menempatkan para pengungsi dalam posisi tawar yang semakin lemah.
Situasi ini menuntut perhatian dari komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali mekanisme perlindungan migran di tengah meningkatnya sentimen nasionalisme di banyak negara maju. Jika kebijakan semacam ini terus dinormalisasi, maka perlindungan bagi mereka yang lari dari ancaman nyawa akan semakin sulit diakses, menjadikan dunia tempat yang lebih berbahaya bagi para aktivis dan kelompok rentan.