Ratusan pengunjuk rasa memadati rute Sydney Marathon pada Minggu (30/8) untuk menyuarakan penolakan terhadap keikutsertaan 40 tentara Israel dalam ajang lari bergengsi tersebut. Para demonstran, yang membawa bendera Palestina dan mengenakan keffiyeh, menuntut pemerintah Australia memberikan penjelasan terbuka mengenai pemberian visa kepada personel militer yang dikaitkan dengan operasi militer di Gaza.
Ketegangan memuncak sepanjang jalur perlombaan ketika aktivis pro-Palestina menyerukan boikot terhadap delegasi Israel. Mereka menganggap kehadiran tentara tersebut sebagai bentuk normalisasi terhadap tindakan yang mereka sebut sebagai genosida. Salah satu peserta yang teridentifikasi adalah Roy Oryon, mantan komandan batalion ke-13 Brigade Golani yang terlibat langsung dalam pertempuran di Gaza dan Lebanon selatan.
Brigade Golani sendiri merupakan unit militer yang kerap menuai kontroversi internasional. Laporan dari Komisi Penyelidik PBB bahkan melabeli unit ini sebagai salah satu brigade yang paling banyak mendapatkan tuduhan tindak kriminal dalam sejarah militer Israel. Keterlibatan mereka dalam insiden serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan menjadi bahan kritik utama para aktivis di Australia.
Keputusan pemerintah Australia menerbitkan visa bagi para tentara ini dianggap mencederai hukum internasional. Pihak Boycott, Divest, Sanctions (BDS) menegaskan bahwa otoritas Australia memiliki kewajiban hukum untuk menginvestigasi individu yang terlibat dalam kejahatan perang, alih-alih memberikan akses bagi mereka untuk berpartisipasi dalam acara olahraga sipil.
Di sisi lain, Departemen Dalam Negeri Australia menolak memberikan komentar spesifik terkait individu tersebut dengan alasan privasi. Juru bicara kementerian menyatakan bahwa setiap aplikasi visa telah melalui asesmen ketat, termasuk pemeriksaan karakter dan keamanan sesuai dengan Migration Act 1958. Pernyataan ini dinilai tidak menjawab tuntutan publik akan transparansi terkait kredibilitas militer Israel yang masuk ke wilayah Australia.
Kontroversi ini semakin panas mengingat Australia baru saja mengalami duka mendalam atas tewasnya Zomi Frankcom, warga negara Australia yang menjadi relawan World Central Kitchen. Frankcom terbunuh dalam serangan drone Israel di Gaza pada April 2024. Hingga kini, pemerintah Israel menolak melakukan investigasi kriminal atas kematian tersebut, yang memicu kemarahan publik Australia terhadap kebijakan luar negeri pemerintah mereka.
Bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini mencerminkan dinamika global yang semakin polaritatif. Sentimen publik terhadap isu Palestina di Indonesia sangat kuat, dan peristiwa di Sydney menjadi pengingat bahwa kebijakan visa suatu negara bisa menjadi instrumen politik yang sensitif. Jika hal serupa terjadi di Indonesia, kemungkinan besar respons publik akan jauh lebih keras mengingat posisi politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Industri olahraga internasional kini dihadapkan pada tantangan baru terkait keterlibatan aktor negara yang sedang berkonflik. Ajang olahraga yang dulunya dianggap sebagai ruang netral, kini menjadi medan pertempuran opini publik. Ke depan, penyelenggara acara internasional harus lebih berhati-hati dalam menyeleksi peserta agar tidak terjebak dalam krisis reputasi yang merugikan citra penyelenggara.
Australia Palestine Advocacy Network (APAN) terus mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi mendalam terhadap para peserta tersebut sebelum mereka meninggalkan negara itu. Mereka menolak narasi bahwa kehadiran tentara tersebut merupakan bentuk pertukaran budaya, melainkan sebuah tindakan yang mereka sebut sebagai Orwellian exercise.
Kejadian ini kemungkinan akan memicu gelombang kebijakan baru terkait syarat masuk bagi personel militer asing di banyak negara. Tekanan dari masyarakat sipil yang semakin terorganisir melalui media sosial akan memaksa pemerintah untuk lebih transparan dalam meninjau kembali hubungan militer dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata global.
Langkah selanjutnya bagi para aktivis adalah terus menekan parlemen Australia agar meninjau kembali penerapan Ministerial Direction 110. Peraturan ini sebenarnya memungkinkan penolakan visa bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan perang atau genosida, namun pengaplikasiannya di lapangan masih menjadi fokus kritik utama para aktivis saat ini.
Secara luas, peristiwa ini menandai pergeseran dalam bagaimana masyarakat dunia memandang keterlibatan militer dalam ruang publik. Olahraga tidak lagi bisa memisahkan diri dari politik global, dan tekanan untuk menegakkan standar moral internasional akan terus membayangi setiap ajang internasional di masa depan.