Pemerintah Israel tengah melancarkan upaya diplomatik intensif untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Langkah strategis ini bahkan melibatkan Amerika Serikat sebagai perantara utama, dengan memanfaatkan kesepakatan kerja sama nuklir sipil sebagai instrumen tekanan bagi Riyadh.
Laporan terbaru dari The Wall Street Journal mengungkap bahwa pemerintahan Trump telah merujuk perjanjian nuklir tersebut ke Kongres. Namun, ada syarat mutlak yang menyertai: kesepakatan itu hanya akan berlaku jika Arab Saudi bersedia bergabung dalam Abraham Accord, sebuah pakta normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang sebelumnya telah melibatkan beberapa negara Arab lainnya.
Bagi Israel, Arab Saudi bukan sekadar negara tetangga biasa. Riyadh merupakan pemimpin de facto di dunia Arab sekaligus pusat gravitasi ekonomi di kawasan Timur Tengah. Normalisasi dengan Saudi dipandang sebagai kunci utama untuk mengakhiri isolasi politik yang selama ini membayangi Tel Aviv di kancah regional.
Presiden Israel Isaac Herzog dalam wawancara dengan media Al Arabiya secara eksplisit menyatakan harapannya. Ia menegaskan rasa hormatnya kepada Putra Mahkota Mohammed Bin Salman dan memandang perdamaian dengan Saudi sebagai impian strategis yang akan mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara permanen.
Namun, keinginan Israel membentur tembok tebal. Arab Saudi berkali-kali menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka hubungan diplomatik tanpa adanya langkah konkret menuju kemerdekaan Palestina. Riyadh menuntut pembentukan negara Palestina berdasarkan resolusi PBB tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang berdaulat.
Posisi Arab Saudi ini mencerminkan sikap teguh dunia Islam secara luas, termasuk Indonesia. Bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, isu Palestina adalah harga mati yang tidak bisa ditukarkan dengan keuntungan ekonomi atau kerja sama teknologi nuklir semata.
Secara ekonomi, Israel membayangkan normalisasi akan membuka pintu gerbang menuju pasar yang lebih luas di kawasan Teluk. Analis Timur Tengah, Robert Mogielnicki, mencatat bahwa Israel berharap integrasi ini dapat berjalan tanpa harus memberikan konsesi politik yang berarti bagi Palestina. Ini adalah kalkulasi yang berisiko tinggi.
Dampak dari normalisasi ini bagi Indonesia sangat signifikan. Jika Saudi—sebagai penjaga dua kota suci umat Islam—berhasil dipaksa atau dibujuk untuk menormalisasi hubungan tanpa kemerdekaan Palestina, hal ini berpotensi meruntuhkan konsensus politik negara-negara Muslim. Indonesia, yang selama ini konsisten mendukung Palestina, akan menghadapi pergeseran dinamika diplomasi yang cukup menantang.
Hubungan Israel dengan negara-negara Arab selama ini sering kali hanya bersifat transaksional. Namun, keterlibatan AS melalui perjanjian nuklir menunjukkan bahwa Washington sedang mencoba menekan Riyadh agar memprioritaskan keamanan regional di atas solidaritas Palestina.
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Saudi tetap pada pendiriannya. Melalui pernyataan resmi di platform X, mereka menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina adalah posisi yang tidak tergoyahkan. Hal ini menjadi pengingat bagi Israel bahwa legitimasi di Timur Tengah tidak bisa dibeli dengan kesepakatan nuklir.
Ke depan, tren normalisasi ini kemungkinan akan tetap stagnan selama isu Palestina tidak terselesaikan. Israel mungkin akan terus mencari celah melalui jalur ekonomi, namun selama Arab Saudi memegang teguh prinsip resolusi 1967, pintu normalisasi akan tetap terkunci rapat.
Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan AS di bawah Trump menyeimbangkan kepentingan aliansi dengan Israel dan kebutuhan stabilitas di Arab Saudi. Bagi komunitas internasional, fokus utama tetap pada apakah diplomasi nuklir ini akan memicu eskalasi baru atau justru menjadi titik balik bagi solusi damai yang adil.