Komisi IV DPRD Kota Bogor menyoroti kondisi alat kesehatan (alkes) di Posyandu yang rusak dan tidak layak pakai. Hal ini disampaikan anggota Komisi IV, Rozi Putra, dalam rapat evaluasi APBD 2025 dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Direktur RSUD Kota Bogor pada Rabu 8 Juli 2026.
Rozi mempertanyakan mas masih banyak alkes yang rusak dan tidak sesuai standar di Posyandu. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak akan optimal tanpa sarana dan prasarana yang memadai. "Kesehatan adalah pelayanan dasar yang wajib. Jangan sampai masyarakat datang berobat tetapi terkendala karena alat tidak tersedia," tegasnya.
Masalah ini muncul meskipun anggaran sektor kesehatan rutin dialokasikan setiap tahun. Rozi menemukan alat bantu medis yang sudah usang masih dipaksakan untuk dipakai. Komisi IV mendesak Dinkes melakukan pendataan menyeluruh kebutuhan alkes di seluruh Puskesmas dan Posyandu se-Kota Bogor.
Dampaknya bagi masyarakat luas, terutama warga Kota Bogor yang bergantung pada layanan kesehatan dasar. Fasilitas yang rusak bisa menghambat deteksi dini penyakit dan penanganan gizi anak. Rozi berkomitmen mengawal serapan anggaran agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
"Kami akan terus mengawal agar anggaran kesehatan memberi manfaat nyata bagi warga. Pelayanan berkualitas adalah hak mutlak," ujarnya.
Latar belakang masalah ini mencerminkan tantangan pengelolaan infrastruktur kesehatan dasar yang tersebar di banyak titik. Dengan jumlah Posyandu yang tersebar, pemantauan rutin menjadi kunci. Komisi IV siap menjadi pengawal kepentingan publik agar dana yang dialokasikan benar-benar terpakai dengan baik.
Langkah selanjutnya, Dinkes Kota Bogor diharapkan dapat menyusun rencana penggantian alkes secara bertahap. Selain itu, sistem pemantauan berkala perlu diterapkan agar tidak terjadi penumpuan masalah. Kolaborasi antar pemerintah dan DPRD menjadi penting untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Bogor dalam rapat menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Mereka juga menekankan pentingnya koordinasi antar unit kerja agar pendataan dapat dilakukan secara akurat dan cepat.
Proyeksi ke depan, diharapkan Kota Bogor dapat menjadi contoh pengelolaan alkes yang baik di tingkat kota lain. Inovasi dalam pengawasan anggaran dan transparansi informasi dapat menjadi pemicunya.
Dengan pendekatan yang sistematis, diharapkan kondisi alkes di Posyandu dapat membaik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan aman.