Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan posisi Indonesia dalam panggung global terkait komitmen perubahan iklim. Di hadapan para pemimpin dunia pada Climate Summit 2026 di New York, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memisahkan agenda perlindungan lingkungan dari upaya pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi.
Kehadiran Indonesia dalam dialog tingkat tinggi yang merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 ini menjadi momentum strategis. Pemerintah Indonesia membawa pesan bahwa setiap langkah transisi menuju energi bersih harus dilakukan secara adil, tertib, dan berpusat pada kepentingan rakyat. Hal ini menjadi kunci agar kebijakan iklim tidak justru membebani masyarakat kelas bawah atau menghambat kemajuan industri nasional.
Dalam forum yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres tersebut, Indonesia memaparkan berbagai langkah konkret. Fokus utama mencakup dekarbonisasi industri, pengembangan energi surya berskala besar, hingga penggunaan bahan bakar B50. Pemerintah memandang bahwa transisi energi bukan sekadar soal penggantian teknologi, melainkan transformasi sistemik yang harus memberikan nilai tambah domestik.
Salah satu sorotan utama adalah kebijakan kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia menilai bahwa elektrifikasi transportasi adalah elemen krusial dalam membangun industri rendah karbon. Dengan memperkuat rantai pasok dalam negeri, transisi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini menjadi penyumbang emisi terbesar.
Strategi Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca juga menyasar sektor limbah dan metana. Data menunjukkan bahwa metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022. Melalui penerapan ekonomi sirkular dan perbaikan sistem pengelolaan sampah, pemerintah optimistis dapat menurunkan angka emisi secara signifikan sekaligus memperbaiki kualitas kesehatan publik.
Adaptasi iklim juga menjadi pilar yang tidak terpisahkan dari aksi mitigasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi ancaman nyata berupa kenaikan muka air laut. Proyek pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta restorasi ekosistem mangrove di berbagai wilayah pesisir menjadi langkah pertahanan dini untuk melindungi mata pencaharian masyarakat lokal dari cuaca ekstrem.
Dalam konteks pembiayaan iklim, Indonesia secara tegas menuntut dukungan yang lebih aksesibel bagi negara berkembang. Jumhur menekankan bahwa dana iklim harus mengikuti kebutuhan nyata di lapangan, mulai dari transfer teknologi hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah. Dukungan finansial yang konsesional dianggap sangat vital untuk menjalankan program adaptasi dan mitigasi yang terukur.
Menjelang COP31 di Antalya, posisi Indonesia sangat jelas: multilateralisme harus menghasilkan mekanisme yang kredibel dan adil. Pemerintah mendorong peningkatan target pendanaan iklim global (New Collective Quantified Goal on Climate Finance) agar dapat menjembatani kesenjangan antara ambisi kebijakan dan realitas implementasi di negara berkembang.
Jumhur menambahkan bahwa keberhasilan transisi iklim tidak boleh hanya diukur dari angka investasi yang masuk. Indikator kesuksesan yang lebih penting adalah keterjangkauan energi bagi masyarakat, kualitas pekerjaan yang tercipta, serta perlindungan bagi kelompok rentan yang paling terdampak oleh risiko iklim. Inilah esensi dari transisi berkeadilan yang diusung pemerintah.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan kepada pelaku industri di tanah air agar mulai beradaptasi dengan standar rendah karbon. Penggunaan teknologi Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab kini menjadi opsi yang terus didorong pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia serius dalam memadukan produktivitas ekonomi dengan tanggung jawab pelestarian lingkungan.
Ke depan, agenda ini akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih erat. Pemerintah menyadari bahwa koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta adalah penentu utama keberhasilan target net-zero emissions pada 2060. Tanpa keterlibatan aktif semua pihak, target ambisius tersebut akan sulit tercapai secara konsisten.
Sebagai penutup, partisipasi Indonesia dalam berbagai dialog iklim internasional menegaskan bahwa isu lingkungan adalah agenda pembangunan utama, bukan sekadar pelengkap. Keputusan hari ini mengenai energi, industri, dan pengelolaan wilayah pesisir akan menentukan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat Indonesia di masa depan. Indonesia terus memposisikan diri sebagai pemimpin dalam aksi iklim yang pragmatis dan berorientasi pada kemanusiaan.