Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, melontarkan kritik keras terhadap pendekatan diplomasi otonomi Tibet yang selama ini diusung. Menurutnya, upaya menuntut otonomi sejati di dalam wilayah China telah menjadi langkah yang sia-sia karena adanya perbedaan fundamental dalam cara pandang antara pemerintah pusat di Beijing dan aspirasi rakyat Tibet. Selama puluhan tahun, para advokat Tibet meyakini bahwa otonomi moderat—yang mencakup kendali budaya, pendidikan, dan tata kelola lokal—dapat diakomodasi oleh Beijing. Namun, Thondup menegaskan bahwa visi tersebut didasarkan pada kesalahpahaman mendasar mengenai filosofi politik Partai Komunis China (PKC).
Beijing secara konsisten menegaskan bahwa Tibet menikmati otonomi melalui sistem yang disebut sebagai 'otonomi etnis regional'. Dalam dokumen resmi, China mengklaim bahwa rakyat Tibet memiliki ruang untuk mengatur urusan lokal mereka. Namun, frasa kunci dalam kebijakan tersebut adalah 'di bawah kepemimpinan pemerintah pusat'. Hal ini berarti otonomi hanyalah subordinat dari otoritas Partai Komunis yang mutlak. Bagi Beijing, otonomi bukanlah hak yang diberikan, melainkan hak istimewa yang eksis hanya sejauh tidak menantang otoritas pusat dan persatuan negara.
Ketegangan ini berakar pada ketakutan politik Beijing terhadap stabilitas nasional. China memandang kendali lokal yang signifikan di Tibet bukan sebagai bentuk demokrasi, melainkan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Pemimpin di Beijing khawatir bahwa jika rakyat Tibet diberikan otoritas penuh atas pendidikan, narasi sejarah, dan kebijakan budaya, hal tersebut akan memicu identitas politik yang terpisah dari identitas nasional China. Bagaimanapun, legitimasi PKC sangat bergantung pada kontrol terpusat yang ketat.
Sebagai kompensasi atas hilangnya kendali politik, pemerintah China mengedepankan pembangunan ekonomi sebagai solusi utama. Infrastruktur masif, pengentasan kemiskinan, dan modernisasi di Tibet sering kali dipublikasikan sebagai bukti keberhasilan kebijakan mereka. Namun, investasi ekonomi ini tidak dapat menggantikan otonomi politik. Membangun jalan dan rel kereta api tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri atau mengelola urusan internal mereka secara independen.
Perbedaan definisi antara kedua belah pihak pun semakin tajam dan tidak dapat dipertemukan. Di satu sisi, para advokat Tibet memandang otonomi sebagai pemerintahan mandiri yang bermakna. Di sisi lain, Beijing memandangnya sebagai administrasi lokal yang patuh. Ketidakcocokan konsep ini menjelaskan mengapa berbagai proposal dan negosiasi selama puluhan tahun selalu menemui jalan buntu. Beijing telah mencapai kesimpulannya sendiri bahwa stabilitas hanya bisa dicapai melalui sentralisasi kekuasaan, bukan desentralisasi.
Bagi audiens Indonesia, kasus ini memberikan perspektif menarik mengenai tantangan integrasi wilayah di negara dengan keragaman etnis yang luas. Indonesia sendiri menempuh jalur otonomi khusus bagi daerah tertentu, seperti Aceh dan Papua, sebagai upaya untuk meredam ketegangan politik dan mengakomodasi identitas lokal. Perbandingannya terletak pada bagaimana negara menyeimbangkan hak otonomi daerah dengan kedaulatan nasional. Jika di China otonomi dipandang sebagai potensi ancaman disintegrasi, Indonesia cenderung melihatnya sebagai mekanisme untuk menjaga keutuhan dalam kerangka Negara Kesatuan.
Analisis ini menunjukkan bahwa isu Tibet bukanlah sekadar masalah diplomasi yang buruk, melainkan benturan ideologi yang sistemik. Di masa depan, kemungkinan besar Beijing akan terus memperkuat integrasi ekonomi sambil memperketat pengawasan politik. Bagi para advokat Tibet, realitas ini menjadi tantangan berat untuk memikirkan kembali strategi perjuangan mereka. Tanpa adanya perubahan paradigma di Beijing, dialog otonomi kemungkinan besar tetap akan menjadi narasi yang terisolasi dari realitas politik di lapangan.
Ke depannya, tren kontrol negara atas wilayah-wilayah otonom di dunia akan terus menjadi sorotan global. China diperkirakan akan tetap teguh pada pendiriannya bahwa stabilitas adalah prioritas utama di atas segala bentuk aspirasi demokratisasi lokal. Langkah-langkah Beijing ke depan tidak menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, bahkan cenderung akan semakin mengintegrasikan Tibet ke dalam narasi nasional yang seragam. Bagi pengamat internasional, ini adalah pengingat bahwa otonomi sering kali menjadi konsep yang sangat fleksibel, tergantung pada siapa yang memegang kendali atas narasi tersebut.
Pada akhirnya, kesimpulan Thondup bahwa advokat otonomi tengah 'berteriak di pohon yang salah' memberikan refleksi pahit bagi gerakan politik yang mendambakan perubahan melalui dialog. Ketika dua pihak memiliki definisi yang bertolak belakang mengenai apa itu 'kebebasan' dan 'kendali', maka ruang untuk kompromi secara otomatis akan menyempit. Peristiwa ini menjadi studi kasus penting bagi negara lain dalam mengelola aspirasi lokal di tengah tuntutan stabilitas nasional yang sering kali berbenturan dengan hak-hak identitas masyarakat di tingkat akar rumput.