Manuver politik mengejutkan datang dari Partai United Arab List (Ra'am) di Israel. Demi merealisasikan ambisi menggulingkan pemerintahan Benjamin Netanyahu, partai yang mewakili komunitas Arab di Israel ini dikabarkan bersedia memenuhi syarat krusial dari blok oposisi, yakni mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
Langkah ini menjadi jembatan bagi Ra'am untuk masuk ke dalam koalisi yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot. Sejauh ini, pemimpin Ra'am, Mansour Abbas, telah berkomunikasi dengan anggota blok oposisi terkait kesiapan partainya memenuhi prasyarat tersebut. Meski belum ada pernyataan resmi secara terbuka di depan publik, sinyalemen ini dianggap sebagai perubahan besar dalam peta politik Israel.
Dalam dinamika politik domestik Israel, Ra'am selama ini dikenal sangat berhati-hati dalam merespons label organisasi teroris terhadap Hamas. Meski mereka secara tegas mengutuk serangan 7 Oktober 2023 karena dampaknya yang menghancurkan bagi warga sipil Arab di Israel, partai ini jarang menggunakan retorika keras yang menjadi standar bagi partai-partai Zionis.
Keputusan ini muncul di tengah kebuntuan politik pasca-pemilu parlemen pada 27 Oktober lalu. Gadi Eisenkot, yang ditunjuk oleh Presiden Isaac Herzog untuk membentuk kabinet, saat ini mengantongi dukungan 48 kursi, sementara kubu Netanyahu memegang kendali atas 53 kursi. Dukungan dari partai Arab menjadi kunci bagi Eisenkot untuk mencapai ambang batas mayoritas.
Namun, posisi Eisenkot tidak mudah. Ia harus menghadapi dilema internal karena sebagian sekutu politiknya menentang keras kerja sama dengan partai Arab. Untuk meminimalisir resistensi dari mitra koalisinya, Eisenkot menetapkan syarat ketat bagi siapa pun yang ingin bergabung dalam pemerintahannya, termasuk pengakuan eksplisit terhadap status Hamas.
Bagi publik Indonesia, berita ini memberikan perspektif unik mengenai pragmatisme politik di Timur Tengah. Di Indonesia, isu Palestina sering kali dipandang melalui kacamata solidaritas dan diplomasi luar negeri yang konsisten. Namun, di dalam sistem politik Israel, aktor Arab di parlemen justru harus menyeimbangkan antara aspirasi komunitasnya dan realitas politik yang sangat terpolarisasi.
Jika langkah ini terealisasi, ini akan menjadi preseden baru bagi hubungan antara kelompok minoritas Arab dengan arus utama politik Israel. Selama ini, keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan sering dipandang sebagai tabu oleh kelompok sayap kanan, namun kebutuhan untuk melengserkan Netanyahu tampaknya telah menggeser prioritas strategis para politisi.
Analisis politik menunjukkan bahwa jika Abbas benar-benar melakukan pengakuan tersebut, hal ini akan memuluskan negosiasi pembentukan pemerintahan baru. Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak melihat pengakuan tersebut sebagai hambatan berarti bagi Abbas untuk duduk di kursi pemerintahan.
"Kami ingin menjadi bagian dari koalisi dan pemerintahan berikutnya karena itu adalah hak dasar kami sebagai warga negara," ujar Mansour Abbas dalam sebuah kesempatan, menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi jembatan komunikasi bagi perdamaian meski harus menempuh jalan yang terjal secara ideologis.
Kondisi ini mencerminkan betapa dinamisnya politik di Israel. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan strategis. Upaya menggulingkan Netanyahu telah menjadi pemersatu bagi faksi-faksi yang sebelumnya memiliki perbedaan ideologi tajam, termasuk partai-partai Arab yang kini bersedia melakukan kompromi politik demi perubahan kekuasaan.
Ke depan, langkah Ra'am ini akan dipantau ketat oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Jika koalisi Eisenkot berhasil terbentuk dengan dukungan Ra'am, maka wajah pemerintahan Israel akan berubah drastis. Hal ini berpotensi meredam ketegangan internal Israel, namun sekaligus menantang Ra'am untuk tetap menjaga dukungan dari konstituen utamanya di tengah kebijakan yang mungkin dianggap kontroversial oleh pendukung akar rumput mereka.
Pada akhirnya, politik Israel sedang memasuki babak baru yang penuh risiko. Apakah pengakuan terhadap Hamas ini akan menjadi bumerang bagi Ra'am atau justru menjadi kunci emas bagi stabilitas pemerintahan baru, hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, keinginan untuk mengakhiri era Netanyahu telah memaksa para aktor politik untuk menanggalkan idealisme demi kepentingan pragmatis jangka pendek.