Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, kini berada di persimpangan sejarah politik negara tersebut setelah menerima amanat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru. Langkah ini menempatkan Eisenkot, seorang veteran militer sekaligus politisi, dalam posisi krusial untuk mengakhiri dominasi kekuasaan Benjamin Netanyahu yang telah berlangsung lama. Dalam sebuah pernyataan tegas, ia secara terbuka mengajak Netanyahu dan faksi pendukungnya untuk bergabung dalam koalisi persatuan nasional demi stabilitas negara.
Ajakan ini bukan sekadar manuver politik biasa. Jika berhasil, Eisenkot akan mencatatkan namanya sebagai perdana menteri pertama Israel yang berasal dari etnis Yahudi Mizrahi. Selama puluhan tahun, pucuk pimpinan eksekutif Israel hampir secara eksklusif dipegang oleh tokoh-tokoh dari kelompok Yahudi Ashkenazi yang memiliki akar keturunan Eropa. Latar belakang Eisenkot yang merupakan putra dari imigran asal Maroko memberikan dimensi baru dalam peta perpolitikan Israel yang selama ini dianggap kaku dan terfragmentasi oleh garis keturunan.
Kisah hidup Eisenkot sangat kontras dengan elit politik tradisional Israel. Lahir dan besar di wilayah pinggiran, jauh dari kemapanan Yerusalem, ia meniti karier dari bawah hingga menjadi jenderal tertinggi di militer. Nama belakangnya sendiri merupakan variasi dari marga tradisional suku Amazigh atau Berber di Afrika Utara. Meski jarang menonjolkan identitas etnisnya, latar belakang Mizrahi ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi basis pemilih yang selama ini merasa terpinggirkan oleh elite Ashkenazi.
Namun, perjalanan menuju kursi perdana menteri tidaklah mulus. Eisenkot harus menghadapi sentimen rasisme yang masih mengakar kuat di sebagian kalangan. Tokoh media yang berafiliasi dengan Netanyahu pernah melontarkan kecaman bernada rasis, menyebut Eisenkot sebagai sosok yang dikelola oleh elite Ashkenazi. Ketegangan ini mencerminkan luka lama dalam masyarakat Israel terkait diskriminasi terhadap Yahudi Mizrahi yang telah berlangsung sejak gelombang imigrasi besar-besaran pada 1950-an.
Sejarah mencatat diskriminasi sistemik terhadap imigran Yahudi dari Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk insiden penempatan mereka di kamp-kamp tenda primitif dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka. Trauma kolektif ini memuncak pada kerusuhan Wadi Salib tahun 1959 di Haifa, yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Ashkenazi di pemerintahan. Hingga saat ini, memori kolektif tersebut masih membayangi dinamika politik di negara tersebut.
Bagi publik Indonesia, fenomena politik di Israel ini memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana identitas dan etnisitas sering kali digunakan sebagai alat mobilisasi massa. Meskipun Indonesia memiliki latar belakang budaya dan sistem politik yang sangat berbeda, isu mengenai keterwakilan kelompok minoritas atau kelompok yang secara historis terpinggirkan tetap menjadi diskursus yang relevan. Keberhasilan seorang tokoh dari latar belakang non-arus utama untuk menduduki jabatan puncak merupakan cerminan dari evolusi demokrasi yang dinamis.
Secara geopolitik, perubahan kepemimpinan di Israel, terutama jika dipimpin oleh sosok dengan profil seperti Eisenkot, dapat membawa perubahan gaya diplomasi. Meskipun kebijakan luar negeri Israel sering kali bersifat lintas partai, pendekatan seorang perdana menteri dari latar belakang Mizrahi mungkin membawa nuansa berbeda dalam interaksi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pengamat kebijakan luar negeri di Jakarta.
Analisis mengenai peluang Eisenkot menunjukkan bahwa masyarakat Israel mulai jenuh dengan polarisasi yang disodorkan oleh Netanyahu. Dukungan yang semula hanya satu digit setahun lalu kini melonjak drastis, membuktikan adanya pergeseran preferensi pemilih. Eisenkot dipandang sebagai antitesis dari gaya kepemimpinan Netanyahu yang sering dianggap memecah belah dan terlalu berorientasi pada kepentingan lingkaran kekuasaan elit.
"Jika anggota Likud dan Partai Zionis Religius benar-benar percaya pada prinsip persatuan, ini adalah saatnya bagi mereka untuk mendukung pemerintahan yang saya tawarkan," ujar Eisenkot dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ini menegaskan bahwa ia tidak ingin sekadar menang, melainkan ingin membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi luas di tengah krisis politik yang berkepanjangan.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa tantangan terbesar Eisenkot adalah merangkul faksi-faksi yang terpolarisasi. Jika ia mampu membawa narasi persatuan melampaui sekat-sekat etnis antara Ashkenazi dan Mizrahi, maka Israel kemungkinan besar akan memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Sebaliknya, jika ia gagal merangkul koalisi, Israel berisiko kembali terjebak dalam kebuntuan politik yang berpotensi memicu pemilu ulang.
Keberhasilan Eisenkot akan menjadi tonggak sejarah yang meruntuhkan tembok pemisah etnis yang telah bertahan lebih dari tujuh dekade. Ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, melainkan tentang transformasi identitas Israel sebagai negara yang lebih inklusif terhadap keberagaman asal-usul warganya. Dunia kini menanti apakah ia mampu menjadi simbol pemersatu atau sekadar babak baru dalam persaingan kekuasaan yang tak kunjung usai.
Pada akhirnya, stabilitas politik di Israel tetap menjadi variabel yang memengaruhi stabilitas kawasan secara luas. Kehadiran pemimpin baru dengan perspektif berbeda, setidaknya, memberikan harapan baru bagi proses dialog yang lebih konstruktif di masa depan. Langkah Eisenkot dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah ia mampu mencatatkan sejarah atau hanya akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah politik Israel yang penuh dengan pergolakan.