Pemerintahan Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella memicu gelombang kecemasan luas setelah mengumumkan pemangkasan anggaran drastis untuk Special Jurisdiction for Peace (JEP). Lembaga peradilan transisi yang krusial bagi penyelesaian konflik internal selama enam dekade ini menghadapi ancaman eksistensial dengan pengurangan dana sebesar 181 miliar peso Kolombia atau sekitar 57 juta dolar AS untuk tahun anggaran 2027.
Keputusan administratif ini tidak berdiri sendiri. Komite Senat baru-baru ini meloloskan rancangan undang-undang yang berpotensi membubarkan JEP sepenuhnya pada Maret 2028. Jika disahkan, seluruh fungsi penanganan kejahatan perang dan investigasi konflik yang selama ini dilakukan JEP akan dialihkan ke sistem peradilan umum yang selama ini dianggap gagal memberikan keadilan bagi para korban.
Bagi ribuan keluarga seperti Angela Cordon, JEP bukan sekadar lembaga hukum, melainkan satu-satunya harapan untuk menemukan kebenaran. Angela, yang kehilangan ayah dan pamannya dalam konflik di Huila pada 2003, mengakui bahwa JEP adalah institusi pertama yang mampu mengungkap lokasi eksekusi dan nasib kerabatnya. Tanpa dukungan dana yang memadai, misi kemanusiaan untuk mencari sisa-sisa jenazah korban konflik terancam terhenti total.
Keterbatasan sumber daya akan berdampak langsung pada operasional lapangan. Pengurangan personel kemanusiaan dan minimnya misi pencarian ke lokasi terpencil menjadi konsekuensi nyata dari kebijakan penghematan ini. Banyak keluarga korban kini khawatir bahwa penghentian operasional JEP akan mengubur memori kolektif bangsa terhadap kejahatan perang yang pernah terjadi.
Secara politis, langkah ini mencerminkan pergeseran sikap pemerintah sayap kanan di bawah de la Espriella terhadap kesepakatan damai tahun 2016 dengan kelompok pemberontak FARC. Upaya pelemahan institusi keadilan transisi ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak korban yang selama bertahun-tahun telah menaruh kepercayaan pada proses hukum yang dipimpin JEP.
Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia terkait pentingnya keberlanjutan lembaga pascakonflik. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu, namun tantangan serupa sering muncul dalam hal stabilitas pendanaan dan komitmen politik jangka panjang. Keadilan transisi di mana pun berada selalu rentan terhadap perubahan rezim politik yang cenderung memprioritaskan kepentingan jangka pendek dibanding pemulihan luka sejarah.
Bagi pembaca di Indonesia, kasus Kolombia ini menjadi cermin bahwa perdamaian bukan sekadar penandatanganan dokumen di atas kertas, melainkan proses panjang yang memerlukan biaya besar dan komitmen politik yang konsisten. Ketika anggaran dipangkas, yang dikorbankan bukan hanya angka-angka administratif, melainkan hak asasi manusia dan martabat para korban yang menuntut kebenaran.
Para pengamat hukum internasional menilai pengalihan fungsi peradilan khusus ke sistem peradilan umum sebagai langkah mundur yang berbahaya. Sistem peradilan umum sering kali tidak memiliki mekanisme khusus untuk menangani kompleksitas kejahatan perang yang sistematis, sehingga ada risiko tinggi impunitas bagi para pelaku yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Angela Cordon menegaskan bahwa dedikasi hidupnya untuk mencari keadilan bagi ayahnya kini berada di titik nadir. Kehilangan akses terhadap data dan dukungan tim ahli JEP berarti kehilangan peluang terakhir untuk memakamkan orang terkasih secara layak. Baginya, setiap peso yang dipangkas dari anggaran JEP adalah penghalang bagi penutupan luka masa lalu.
Di sisi lain, mantan anggota FARC yang telah bersedia bekerja sama dengan JEP untuk mengungkap kebenaran juga merasa terancam. Kerjasama ini menjadi fondasi bagi rekonsiliasi nasional yang rapuh. Jika pengadilan ini ditutup, kepercayaan mantan kombatan untuk bersikap kooperatif terhadap negara bisa hancur, yang berisiko memicu ketegangan kembali di wilayah-wilayah konflik.
Menatap masa depan, nasib JEP kini bergantung pada dinamika politik di parlemen Kolombia. Masyarakat sipil dan organisasi HAM internasional saat ini tengah menggalang dukungan untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut. Tanpa intervensi atau perubahan kebijakan, sejarah kelam Kolombia berisiko tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan bagi ribuan keluarga korban.
Tren kebijakan penghematan yang mengorbankan lembaga keadilan transisi ini menjadi sinyal peringatan bagi banyak negara. Keberlangsungan lembaga hukum yang independen adalah pilar utama demokrasi. Ketika negara gagal melindungi lembaga yang menjadi tumpuan harapan korban, negara tersebut sebenarnya sedang mempertaruhkan stabilitas dan integritas moralnya di mata dunia.