Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan tekanan diplomatik intensif terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah ini diambil untuk memastikan sosok kontroversial seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir tidak kembali menduduki kursi pemerintahan dalam kabinet baru Israel mendatang.
Trump memantau ketat proses pembentukan koalisi pasca-pemilu yang berlangsung alot. Hasil sementara menunjukkan kebuntuan politik di mana tidak ada satu pun blok yang mampu mengamankan mayoritas kursi parlemen secara mutlak. Kondisi ini memberikan ruang bagi Trump untuk mendikte arah politik Israel melalui pengaruhnya yang kuat terhadap Netanyahu.
Ketidaksukaan Trump terhadap Ben-Gvir bukan rahasia lagi di lingkaran dalam Gedung Putih. Presiden AS tersebut secara spesifik menginstruksikan para pembantunya untuk memantau susunan kabinet agar tokoh dari partai Kekuatan Yahudi (Otzma Yehudit) itu tidak mendapatkan posisi strategis. Bahkan, pemimpin partai Zionisme Religius, Bezalel Smotrich, juga masuk dalam daftar sosok yang diharapkan Trump untuk tidak dilibatkan dalam koalisi.
Intervensi ini dinilai sebagai upaya Trump untuk mengamankan stabilitas kawasan yang ia harapkan dapat mendukung agenda politiknya. Trump memiliki rencana ambisius untuk memperluas Kesepakatan Abraham, sebuah pakta normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab yang menjadi warisan diplomasi utamanya.
Namun, rencana tersebut terbentur realitas geopolitik. Sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, secara tegas menyatakan keengganan mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel selama Netanyahu masih memegang tampuk kekuasaan. Hal inilah yang mendorong Trump mempertimbangkan opsi pemerintahan persatuan dengan skema rotasi jabatan perdana menteri.
Analisis politik menunjukkan bahwa Trump sedang menyiapkan fase transisi di Israel. Dalam skenario yang disusun, Netanyahu diproyeksikan akan mundur dari jabatannya pada tahun kedua masa jabatan Trump melalui pengaturan politik tertentu atau kesepakatan pengakuan bersalah atas kasus hukum yang menjeratnya. Langkah ini dianggap sebagai jalan keluar paling realistis untuk meredam resistensi negara-negara Arab.
Bagi publik Indonesia, dinamika politik ini memiliki implikasi signifikan. Sebagai negara dengan dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, setiap perubahan arah kebijakan di Tel Aviv akan berdampak langsung pada peta geopolitik regional. Jika Trump berhasil menyingkirkan tokoh garis keras seperti Ben-Gvir, narasi perdamaian di Timur Tengah mungkin akan berubah bentuk, meski tantangan mendasar terkait hak-hak rakyat Palestina tetap menjadi isu sentral.
Berbeda dengan sistem politik di Indonesia yang cenderung stabil dengan koalisi besar pasca-pemilu, Israel saat ini terjebak dalam krisis kepemimpinan yang berulang. Intervensi asing dalam pembentukan kabinet di negara lain memang jarang terjadi secara terbuka, namun dalam konteks hubungan AS-Israel, hal ini menjadi bukti betapa ketergantungan keamanan Israel terhadap Washington tetap menjadi faktor penentu utama.
Sumber-sumber dekat menyebutkan bahwa pujian yang dilayangkan Trump kepada Netanyahu pada Rabu (28/10) pagi merupakan sinyal halus. Trump memberikan apresiasi atas hasil pemilu, namun sekaligus memberikan batasan tegas mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh duduk di kursi menteri. Ini adalah bentuk diplomasi 'tangan besi' yang menjadi ciri khas gaya kepemimpinan Trump.
Ke depan, perhatian dunia akan tertuju pada bagaimana Netanyahu menanggapi tekanan tersebut. Apakah ia akan mematuhi keinginan Trump demi kelangsungan karier politik dan agenda normalisasi, atau justru mengambil risiko dengan merangkul kelompok sayap kanan untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri? Pilihan yang diambil akan menentukan arah stabilitas Timur Tengah dalam dua tahun ke depan.
Proyeksi jangka pendek menunjukkan kemungkinan besar adanya pembentukan pemerintahan persatuan. Skema rotasi perdana menteri yang digulirkan oleh Middle East Monitor menjadi opsi paling masuk akal bagi Trump untuk menyeimbangkan kepentingan domestik Israel dengan ambisi diplomatiknya di tingkat global.
Dengan berakhirnya perang yang dimulai sejak 28 Februari tahun ini, Trump mematok target negosiasi dengan Iran sebagai prioritas utama. Stabilitas pemerintahan di Israel menjadi prasyarat mutlak sebelum negosiasi besar tersebut dapat dimulai dengan hasil yang terukur dan pasti bagi kepentingan Amerika Serikat.