Ratusan warga Israel turun ke jalan di tiga titik utama, yakni Yerusalem, Haifa, dan Tel Aviv, pada Rabu (28/10) untuk menyuarakan tuntutan pembentukan pemerintahan inklusif. Aksi ini menjadi penanda keresahan publik terhadap kebuntuan politik pascapemilu yang membuat peta kekuatan di parlemen Knesset terpecah tanpa pemenang mutlak.
Para demonstran membawa spanduk yang menyerukan aliansi lintas etnis. Mereka secara spesifik menuntut adanya kolaborasi antara partai Yahudi dan Arab demi mengakhiri era kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Slogan seperti "Ya, untuk pemerintahan Yahudi-Arab" dan "Kebebasan untuk semua" menjadi pemandangan dominan di lokasi unjuk rasa.
Ketegangan politik ini berakar pada hasil pemilu yang menempatkan blok petahana, Likud pimpinan Netanyahu, dalam posisi sulit. Berdasarkan data Komite Pusat Pemilihan Israel dengan penghitungan suara mencapai 90,4 persen, blok Netanyahu hanya mengamankan 52 kursi. Sementara itu, kubu oposisi yang dipimpin eks panglima militer Gadi Eisenkot dari partai Yashar meraih 48 kursi. Kedua angka tersebut masih jauh dari ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan stabil.
Kunci dari kebuntuan ini terletak pada perolehan partai-partai Arab Israel yang berhasil mengumpulkan total 20 kursi, dengan rincian 12 kursi untuk Joint List dan 8 kursi untuk Ra'am. Suara komunitas Arab kini menjadi penentu arah politik nasional yang sebelumnya sering terpinggirkan dalam narasi pemerintahan zionis.
Ahmad Tibi, pemimpin blok Joint List, secara terbuka menyatakan kesediaan partainya untuk bergabung dengan "blok perubahan". Aliansi oposisi yang mencakup partai Yesh Atid, Demokrat, Beyachad, dan Yisrael Beiteinu ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mencopot Netanyahu dari kursi kekuasaan.
Bagi masyarakat Indonesia, dinamika politik Israel ini memberikan cermin menarik mengenai pentingnya inklusivitas dalam sistem demokrasi yang terbelah. Meskipun sistem pemerintahan Indonesia berbeda, fenomena di mana kelompok minoritas atau kelompok yang selama ini termarginalkan menjadi penentu (kingmaker) dalam koalisi adalah pola yang sering ditemukan dalam sejarah politik tanah air.
Kondisi di Israel menunjukkan bahwa polarisasi ekstrem yang dipupuk selama masa jabatan Netanyahu kini menemui titik jenuh. Ketika masyarakat mulai menuntut persatuan lintas etnis di tengah perbedaan ideologi yang tajam, ini menjadi sinyal bahwa stabilitas nasional tidak bisa lagi dicapai dengan mengabaikan hak-hak komunitas Arab.
Secara geopolitik, perubahan arah di Knesset akan berdampak luas pada kebijakan regional, termasuk posisi Israel terhadap Palestina. Jika "blok perubahan" berhasil mengonsolidasikan dukungan, peta jalan diplomasi Timur Tengah berpotensi mengalami pergeseran signifikan yang mungkin akan menjadi perhatian serius bagi kementerian luar negeri di berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Partisipasi pemilih Arab yang sangat tinggi adalah pencapaian bersejarah. Kami adalah kekuatan penentu yang tanpanya perubahan mustahil terwujud," tegas Tibi dalam pernyataan tertulisnya. Ia menekankan bahwa langkah awal koalisi ini adalah pencopotan Ketua Knesset saat ini, Amir Ohana, sebagai langkah simbolis pembersihan kekuasaan lama.
Namun, upaya ini tidak akan berjalan mulus. Tokoh sayap kanan seperti Ben Gvir telah bereaksi keras terhadap keterlibatan partai Arab, bahkan menyerukan penangkapan bagi para pemimpin partai tersebut. Hal ini mencerminkan betapa dalam luka perpecahan yang harus disembuhkan jika pemerintah koalisi baru benar-benar terbentuk.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada proses negosiasi di balik layar antara partai-partai oposisi dan blok Arab. Jika kesepakatan ini gagal, Israel kemungkinan besar akan menghadapi krisis konstitusional atau bahkan pemilu lanjutan yang akan semakin menguras energi dan sumber daya nasional.
Tren politik di Israel saat ini menegaskan bahwa tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan lama tanpa merangkul keberagaman. Bagi pengamat politik internasional, peristiwa ini menjadi studi kasus penting tentang bagaimana suara masyarakat akar rumput dapat memaksa elit politik untuk berkompromi demi kelangsungan negara.