KPK Telusuri Belasan Aset Mewah Ipda Yayat Terkait Kasus Suap Bekasi
KPK tengah menelusuri belasan aset mewah milik Ipda Yayat Sudrajat yang diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi senilai Rp11,4 miliar.
38 artikel dengan tag kpk
KPK tengah menelusuri belasan aset mewah milik Ipda Yayat Sudrajat yang diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi senilai Rp11,4 miliar.
KPK meringkus Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, dalam operasi senyap di Jakarta. Sebanyak 14 orang diamankan terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah.
KPK memeriksa Dian Andini Anggraheni terkait kepemilikan dua mobil mewah yang diduga merupakan gratifikasi bagi kakaknya, anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan menghalangi KPK dalam memproses hukum anak buahnya yang terlibat korupsi, termasuk pejabat tinggi di kabinetnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid absen dalam rapat DPR pasca-OTT KPK yang menangkap belasan anak buahnya terkait kasus suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
KPK menangkap politikus Golkar Fahd A Rafiq bersama sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dalam OTT terkait pengurusan HGB di Bogor dengan barang bukti senilai ratusan miliar rupiah.
Pemkot Bekasi menerima hibah tujuh bidang tanah dari KPK senilai Rp3,65 miliar. Aset rampasan korupsi tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan polder air.
KPK melacak aset milik mantan pejabat pajak Mohamad Haniv senilai Rp20,7 miliar. Uang tersebut diduga hasil gratifikasi melalui modus sponsorship dan valas sejak 2013.
KPK memanggil Ketua Komisi A DPRD Jateng Imam Teguh Purnomo dan Kepala Dinas Kesehatan Pemalang untuk mendalami kasus pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.
KPK memperpanjang masa penahanan mantan pejabat pajak Mohamad Haniv selama 40 hari untuk merampungkan berkas kasus gratifikasi senilai Rp20,7 miliar yang menyeretnya.
KPK tengah menganalisis kesaksian Gus Alex terkait dugaan permintaan uang oleh anggota DPR dalam kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 miliar.
KPK memeriksa Bambang Hermanto, Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu lainnya, Jumat (4/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.