KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Skandal Suap HGB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan HGB yang melibatkan orang kepercayaannya dan barang bukti uang Rp106,3 miliar.
54 artikel dengan tag kpk
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan HGB yang melibatkan orang kepercayaannya dan barang bukti uang Rp106,3 miliar.
KPK menetapkan skor integritas pendidikan nasional tahun 2026 di angka 73,30. Hasil ini menunjukkan peningkatan kategori menjadi adaptif, meski perbaikan di sejumlah daerah masih diperlukan.
KPK didesak segera menuntaskan penyidikan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK, menyusul belum ditahannya dua tersangka anggota DPR RI meski sudah setahun ditetapkan sebagai tersangka.
Ipda Yayat Sudrajat tengah diperiksa KPK terkait kepemilikan belasan rumah mewah yang dinilai tidak sebanding dengan profil gaji perwira polisi, di tengah kasus suap Bupati Bekasi.
KPK tengah menelusuri belasan aset mewah milik Ipda Yayat Sudrajat yang diduga berkaitan dengan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi senilai Rp11,4 miliar.
KPK meringkus Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, dalam operasi senyap di Jakarta. Sebanyak 14 orang diamankan terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah.
KPK memeriksa Dian Andini Anggraheni terkait kepemilikan dua mobil mewah yang diduga merupakan gratifikasi bagi kakaknya, anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan menghalangi KPK dalam memproses hukum anak buahnya yang terlibat korupsi, termasuk pejabat tinggi di kabinetnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid absen dalam rapat DPR pasca-OTT KPK yang menangkap belasan anak buahnya terkait kasus suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
KPK menangkap politikus Golkar Fahd A Rafiq bersama sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dalam OTT terkait pengurusan HGB di Bogor dengan barang bukti senilai ratusan miliar rupiah.
Pemkot Bekasi menerima hibah tujuh bidang tanah dari KPK senilai Rp3,65 miliar. Aset rampasan korupsi tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan polder air.
KPK melacak aset milik mantan pejabat pajak Mohamad Haniv senilai Rp20,7 miliar. Uang tersebut diduga hasil gratifikasi melalui modus sponsorship dan valas sejak 2013.